BUKITTINGGI- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat
dengan seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja. Rapat kerja komisi bidang
pemerintahan tersebut dilaksanakan di Bukittinggi tanggal 14 sampai 17 Juni 2022 mendatang.
Dalam rapat kerja (raker) itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sawal menegaskan, banyak hal
yang perlu didalami terkait pengelolaan keuangan daerah, khususnya dengan OPD yang menjadi mitra kerja
komisi I.
“Hal ini menjadi penting untuk didalami sebagai bentuk evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah,
termasuk mengenai LHP BPK dan laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2021,” kata Sawal, Selasa (14/6/2022).
Dia meminta, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), apapun bentuk catatan dan
rekomendasi yang diberikan, hendaknya dipatuhi dan dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kerugian
pada keuangan daerah serta berimplikasi kepada proses hukum.
“Catatan dan rekomendasi itu sekaligus sebagai evaluasi agar ke depan bisa lebih cermat dan hati-hati dalam
pengelolaan anggaran, sehingga dana yang telah disediakan benar-benar terserap untuk pembangunan
daerah tanpa kesalahan dan kelalaian,” tegasnya.
Sawal menambahkan, dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola anggaran, pelaksanaan program
pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal. Anggaran yang telah disediakan bisa terserap secara
maksimal sehingga hasil dari pembangunan pun akan jauh lebih berkualitas dan bermanfaat untuk
masyarakat.
“Ke depan harus lebih optimal, lebih cermat, jangan sampai ada lagi catatan dan temuan, kelalaian atau
kesalahan. Dana tersedia hendaknya bisa terserap secara maksimal untuk membiayai program pembangunan
yang telah direncanakan,” ujarnya.
Dalam raker bersama OPD tersebut, Sawal didampingi Wakil Ketua Komisi I Maigus Nasir serta Sekretaris,
Rafdinal. Anggota komisi I yang hadir diantaranya Hendra Irwan Rahim, Yunisra Sahiran dan Leliarni.
Komisi I juga menerima berbagai keluhan dan saran yang disampaikan dari seluruh OPD mitra kerja.
Masukan dan saran serta keluhan tersebut menjadi catatan perhatian bagi DPRD untuk ditindaklanjuti
sehingga ke depan tidak lagi ada kendala dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
Anggota Komisi I, Hendra Irwan Rahim menambahkan, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah terus berupaya memaksimalkan tugas dan fungsi yang dimiliki. Baik dalam fungsi legislasi,
penganggaraan serta dalam fungsi pengawasan.
“Berbagai keluhan, saran dan masukan dari OPD pun akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan sehingga
nanti akan diketahui di mana kendala, apa kelemahan dan bagaimana solusi yang harus diambil untuk
mengatasinya,” kata Ketua DPRD Sumatera Barat periode 2014-2019 itu.
Hendra berharap, melalui rapat kerja tersebut dapat membuahkan berbagai pemikiran dan gagasan untuk
perbaikan dalam pelaksanaan tugas ke depan. Sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah
akan semakin maksimal dan memberikan dampak positif kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
(Feb)
