Oleh: Suci Kurnia Sari *)
Data menunjukkan terjadi tren peningkatan suhu global akibat pemanasan permukaan di hampir seluruh bagian bumi. Pemanasan global menjadi salah satu isu lingkungan yang sedang naik daun dan mendunia karena dampaknya dirasakan seluruh penduduk bumi. Kita juga mengenalnya sebagai isu perubahan iklim.
Selain suhu global, khusus Indonesia, frekuensi suhu harian dan musiman ekstrem yang tinggi dan rendah juga meningkat. Data Bappenas yang dilansir melalui dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (KPBI) tahun 2021 menunjukkan terjadi peningkatan tinggi gelombang ekstrem ˃1,5 meter. Demikian pula permukaan laut yang meningkat dari 0,8 cm menjadi 1,2 cm/tahun, lalu suhu dari 0,45°C menjadi 0,75°C, serta curah hujan naik ±2,5 mm/hari.
Heron Tarigan, kepala Stasiun Klimatologi Padang Pariaman mengkonfirmasi data tersebut pada acara FGD Aksi Berketahanan Iklim tingkat Provinsi Sumatera Barat (22/3/2022). “IPCC (Internasional Plant Protection Convention) mengeluarkan laporan terbaru tentang perubahan iklim: kode merah bagi umat manusia. Termasuk Indonesia yang juga menghadapi tantangan akibat perubahan iklim,” ujarnya.
Perubahan iklim tidak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan, namun secara luas juga berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat dan tentunya menimbulkan kerugian secara ekonomi. Dan, tak kalah penting ia akan berisiko terhadap pencapaian target SDG’s.
Sumatera Barat sebagai provinsi kepulauan pun akhir-akhir ini merasakan pola iklim yang dinamis. Peningkatan frekuensi dan durasi gelombang panas dan hujan berkepanjangan terjadi tak menentu. Kerugian yang ditimbulkan oleh dampak perubahan iklim, baik ekonomi maupun non ekonomi, dapat mengganggu pencapaian SDG’s daerah ini.
Isu perubahan iklim sebagai penyumbang target pada tujuan ke enam pembangunan, ternyata dianggap kurang seksi dibanding isu lainnya. Ego sektoral pun tinggi. Masih banyak yang beranggapan persoalan iklim hanya berada di wilayah kerja BPBD.
Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Sumatera Barat Benny Sakti saat mewakili Gubernur Sumatera Barat dalam pertemuan memperluas ruang partisipasi pemerintah terhadap aksi berketahanan iklim menyampaikan, peningkatan upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim sudah tercantum dalam arah kebijakan RPJMD 2021-2026. Komitmen daerah juga tertuang dalam RAD GRK (Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca) yang sedang dalam proses penyusunan draf. “Hal itu untuk meningkatkan efektifitas implementasi serta respon pemerintah terhadap perubahan iklim di Sumatera Barat,” katanya.
Sayangnya, kebijakan terkait perubahan iklim di Sumatera Barat baru sebatas mitigasi, dan belum efektif untuk menjangkau sektor pertanian yang dampakya tidak hanya secara ekonomi, tetapi bisa membuat banyak orang kehilangan pekerjaan.
Di Sumatera Barat, ada lima kabupaten terkategori daerah super-prioritas di sektor pertanian yakni Agam, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, dan Pesisir Selatan. Kelima kabupaten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya, kerentanan dan risiko bencana yang tinggi.
PKBI Sumatera Barat dalam program VICRA (Voice for Inclusiveness Climate Resilience Action) memberikan pendampingan kepada Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan salah satu lumbung padi di Sumatera Barat. Selama ini, dengan tingkat produksi padi yang tinggi, Padang Pariaman mampu memasok kebutuhan beras daerah lain yang tak menghasilkan atau defisit beras.
Meski demikian, perubahan iklim dapat membuat situasi tersebut berubah.
Intensitas serta pola curah hujan, dapat mempengaruhi periode musim. Musim kemarau menjadi lebih panjang dan musim hujan menjadi lebih pendek, demikian sebaliknya. Kekeringan dan berkurangnya ketersediaan air merupakan dampak lain dari perubahan suhu dan pola hujan. Hal ini tentu saja mempengaruhi pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian.
Petani mengeluhkan hasil produksi padinya. Buruh tani, petani perempuan, petani lansia, petani disabilitas, dan kelompok petani rentan lainnya bahkan lebih terdampak. Produktivitas padi menurun, jenis dan pola tanam berubah, ketersediaan air terbatas, bahkan gagal panen menjadi risiko yang harus ditanggung. Keterbatasan dan kerentanan juga membuat banyak dari mereka kehilangan pekerjaan.
Melalai program VICRA, terjadi pelebaran ruang sipil bagi kelompok petani rentan. Dalam penerapan kebijakan berketahanan iklim mereka sangat perlu dilibatkan.
Ramadhaniati, Direktur LP2M saat memberikan sambutan tentang program VICRA (23/3/2022) menyampaikan bahwa aksi-aksi berketahanan iklim perlu di tekankan secara inklusif.
“Bagaimanapun kelompok marjinal menanggung beban dari perubahan iklim. Faktanya, selama ini mereka justru belum terlalu dilibatkan dalam musyawarah kebijakan tentang isu berketahanan iklim,” kata Ram.
Seirama dengan visi PKBI yakni “Terwujudnya keluarga dan masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab dan inklusif”, program ini memperhatikan kelompok rentan dan marjinal tanpa seorang pun yang tertinggal.
Suci Kurnia Sari, Coordinator District VICRA-PKBI Sumatera Barat, menfasilitasi diskusi FGD terhadap aksi berketahanan iklim dilevel pemerintah provinsi. Menekankan perlunya memperkuat komitmen parapihak untuk peningkatan keterlibatan masyarakat, khususnya perempuan petani kecil dan kelompok rentan lainnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi terhadap Kebijakan dan implementasi program-program pemerintah yang berketahanan Iklim.
Firdaus Jamal, Direktur PKBI Sumatera Barat, sekaligus penangung jawab program VICRA di Kabupaten Padang Pariaman, menyatakan, isu berketahanan iklim perlu dibahas dan dirumuskan bersama. Pasalnya, dampak atas perubahan iklim juga sangat tergantung sensitivitas faktor lokal dalam meresponnya.
“Untuk mengantisipasi dampaknya, tentu diperlukan tindakan yang tepat dalam menangani wilayah terdampak sesuai dengan tingkat kerentanan dan karakteristik wilayah tersebut,” jelas Firdaus.
“Aksi-aksi ketahanan iklim yang dibangun dari program VICRA memerlukan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah, private sector, media, kelompok petani dan organisasi berbasis masyarakat lainnya. Hal ini agar dapat mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan sejalan dengan upaya penurunan risiko bencana,” sambungnya.(*)
*) Penulis adalah Aktivis LSM-PKBI Sumbar
