PADANG – Sebanyak 30 peserta Diklat kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XX Pemko Padang melakukan kunjungan dalam rangka Benchmarking dengan Pemerintah kota Makassar, sejak Selasa (23/2).
Rombongan dikawal langsung oleh Kepala BKD Kota Padang H. Asnel didampingi oleh Widiaswara Badan Diklat Provinsi Sumbar Raffles JJ dan Busra.
Rombongan diterima Staf Ahli Bidang Desentralisasi Pemerintahan yg Baik Bebas Korupsi, Andi Irwan Bangsawan di ruang Balaikota Makassar.
Kunjungan Bechmarking ini menurut Asnel merupakan bagian dari proses pembelajaran Diklat Kepemimpinan IV Angkatan XX Pola Baru Tahun 2016. Kegiatan yang dilaksanakan selama 5 hari mulai 22–27 Februari mengambil 4 focus utama diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, Dinas Pendidikan dan Kecamatan.
Staf Ahli Pemko Makasar Andi Irwan Bangsawan menyambut baik kedatangan Peserta Diklat PIM IV dan menyatakan kehormatan atas apresiasi dari Pemko Padang yang menjadikan Makassar sebagai tempat untuk belajar.
Menurut Staf ahli, beberapa inovasi yang dilaksanakan oleh Pemko Makasar, yaitu Smart City alias kota pintar merupakan program yang mengintegrasikan pelayanan masyarakat secara elektronik. Di bidang kesehatan, misalnya, warga yang akan berobat ke Puskesmas bisa mendaftar melalui SMS. SMS itu akan masuk ke sistem registrasi pasien secara otomatis. Warga bisa mengetahui nomor antrean dan jam berapa akan dilayani.
”Dokter juga bisa melihat riwayat kesehatan pasien sehingga penanganan lebih tepat,” kata Andi Irwan.
Contoh lain, e-office akan mengintegrasikan 42 SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di Pemko Makassar. Itu dimaksudkan untuk memudahkan komunikasi dan distribusi surat antar SKPD. “Surat-menyurat antar dinas sudah papperless. Semua menggunakan surat elektronik,” terangnya.
Selain itu, masyarakat akan dibekali kartu pintar atau smart card. Kartu tersebut bisa multifungsi. Pertama, sebagai uang elektronik untuk bertransaksi di supermarket, hotel, restoran, rumah sakit, parkir, dan sebagainya. Nanti kartu itu juga bisa digunakan untuk transaksi di kendaraan umum. Warga Makassar tidak perlu membawa uang tunai. Kedua, smart card berfungsi sebagai kartu akses pelayanan publik. (der)
