PADANG- Konsultan Bidang Hilir Minyak dan Gas (Migas) Henry Achmad menilai, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium tidak saja mendorong pemborosan pemerintah, tetapi juga justru merugikan masyarakat.
Hal itu disampaikan Henry, terkait kandungan oktan yang ada pada BBM jenis Premium lebih rendah sehingga berpotensi pencemaran lingkungan dan mempercepat kerusakan pada mesin kendaraan.
“Subsidi BBM, katakanlah itu Premium, itu oktannya rendah sehingga bukan mendorong pemborosan saja tetapi juga merugikan kepada masyarakat dari sisi polusi udara serta mempercepat kerusakan mesin kendaraan,” kata Henry Achmad dalam web seminar (webinar) bertajuk Membangun Komitmen Pemerintah Dalam Mendukung Energi Berkualitas dan Ramah Lingkungan, Kamis (9/9/2021).
Henry mengungkap, pabrikan kendaraan bermotor untuk produksi dengan tahun keluaran 90-an ke atas, sudah merekomendasikan BBM dengan Research Octane Number (RON) lebih tinggi. Kalau di Indonesia, produk yang dikeluarkan Pertamina ada Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo untuk jenis gasoline.
“Saat ini hanya tujuh negara di dunia yang masih menggunakan gasoline ber-oktan rendah atau Premium, salah satunya Indonesia. Kalau Asia Tenggara hanya Indonesia, ya,” ujarnya.
Dia berpendapat, kalaupun pemerintah harus mensubsidi BBM, adalah lebih baik kalau yang disubsidi itu jenis BBM Pertalite, Pertamax atau Pertamax Turbo. Ketika masih mensubsidi BBM jenis Premium, beban pemerintah bertambah karena selain alokasi anggaran untuk subsidi juga untuk menangani pencemaran udara yang ditimbulkan.
“Dari pada BBM jenis Premium yang justru akan membebani pemerintah dan masyarakat karena subsidi, tidak ramah lingkungan, biaya perawatan kendaraan, kerugiannya kembali kepada masyarakat,” bebernya.
Henry menambahkan, masyarakat berhak mendapatkan BBM dengan kualitas baik. Pertamina telah memproduksi bahan bakar berkualitas yang ramah lingkungan. Dalam hal ini, upaya pemerataan jangkauan BBM berkualitas ke seluruh pelosok juga tergolong cukup bagus melalui program Pertashop.
“Perlu dukungan semua pihak agar masyarakat dapat menikmati BBM berkualitas yang ramah lingkungan. Kalaupun pemerintah harus memberikan subsidi, alangkah baiknya kalau yang disubsidi adalah BBM berkualitas tersebut,” ujarnya.
Selain Henry Achmad, ada Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi yang menjadi pemateri dalam webinar tersebut. Selain itu juga ada Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy.
Defiyan Cori dalam webinar yang dipandu oleh Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumbar John Nedy Kambang itu menjelaskan, permasalahan kebijakan pembangunan sektor energi nasional berupa isu pangan, energi dan air, permasalahan defisit minyak dan gas bumi (migas) nasional. Kemudian juga kebijakan BBM satu harga dan penyediaan pasokan untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), kebijakan energi ramah lingkungan dan berkualitas serta kebijakan diversifikasi energi.
Ia mengapresiasi Pertamina yang berkomitmen dalam mematuhi aturan kebijakan energi berkualitas dan ramah lingkungan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 20 Tahun 2017 kepada konsumen melalui Program Langit Biru efektif dijalankan sampai di pedesaan.
“Konsisten kebijakan dan dukungan pemerintah pusat dan daerah sangat diharapkan dalam meningkatkan perluasan Program Langit Biru agar sosialisasi ke masyarakat dan konsumen lebih edukatif dan produktif untuk mencapai sasaran pemakaian BBM RON tinggi,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy dalam kesempatan itu mengungkapkan, ketahanan energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dan dalam jangka panjang tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sedangkan kemandirian energi adalah terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber daya dalam negeri.
“Perlu dilakukan kemandirian energi dan ketahanan energi pada suatu daerah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan energi bagi seluruh masyarakat,” ucapnya.
Audy menerangkan, konsumsi BBM dengan RON rendah seperti Premium di Sumbar terus menurun. Tahun 2020, konsumsi Premium di Sumbar turun hingga 57 persen dibanding tahun 2019, karena masyarakat mulai beralih ke BBM berkualitas.
“Panggunaan BBM jenis Premium di Sumbar terus menurun, masyarakat semakin cenderung menggunakan BBM berkualitas. Data menunjukkan, Sumbar berada di peringkat kedua di Indonesia dalam persentase konsumsi BBM kualitas tinggi atau Pertamax Series yaitu sebesar 27,1 persen,” katanya.
Hal itu, kata Audy, adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai lebih penggunaan BBM berkualitas. Juga didukung oleh jangkauan yang semakin luas ke tengah masyarakat melalui hadirnya Pertashop yang hanya menyediakan BBM berkualitas Pertamax Series,”sebutnya.
Sementara itu, Area Manager Communication Relation & CSR Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Pertamina Commercial & Trading, Taufikurachman mengatakan, pihaknya mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk menggunakan produk-produk BBM ramah lingkungan misalnya Pertamax dan Pertamax Turbo.
“Semoga kualitas udara di Sumbagut bisa semakin membaik seiring meningkatnya penggunaan BBM berkualitas dan ramah lingkungan,” ucapnya. (Febry)
