PADANG- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi menjelaskan seputar rehab berat di lokasi rumah dinasnya, Sabtu (21/8/2021). Penjelasan tersebut disampaikan Supardi untuk meluruskan simpang siur informasi yang berkembang beberapa waktu terakhir.
Menurut Supardi, yang dilakukan rehab adalah gedung pertemuan yang terpisah dari bangunan rumah utama. Gedung tersebut berfungsi sebagai ruang pertemuan untuk menerima tamu daerah.
“Saya perlu menjelaskan bahwa tidak ada renovasi rumah dinas. Proyek yang sedang dikerjakan saat ini adalah rehab gedung yang berada di belakang rumah dinas yang berfungsi sebagai ruang pertemuan untuk menerima tamu daerah di luar jam kerja kantor,” kata Supardi di hadapan sejumlah wartawan di ruang tamu rumah dinasnya, Sabtu sore.
Supardi menambahkan, rehab berat gedung pertemuan tersebut sekaligus untuk shelter evakuasi, karena sesuai dengan orientasi pembangunan gedung pemerintah di daerah rawan bencana tsunami, idealnya bisa difungsikan sekaligus sebagai titik penyelamatan masyarakat.
“Jadi, ruang pertemuan itu direhab berat dengan orientasi bangunan sekaligus untuk shelter evakuasi, fasilitas publik. Gedung itu juga berfungsi untuk penginapan bagi tamu yang datang dari daerah kabupaten dan kota. Bukan rumah dinas yang saya tempati yang direhab,”ucapnya.
Sedangkan untuk rumah dinas yang ditempatinya, Supardi menjelaskan sejak dia menempati pada akhir tahun 2019 lalu tidak ada proyek rehab rumah dinas. Bahkan, perabotan rumah tangga yang ada juga belum diganti.
“Rumah dinas belum ada (direhab), juga belum ada diajukan (anggaran rehabnya). Saya belum ada meminta direnovasi,” tuturnya.
Dia mengatakan, secara kondisi memang sudah waktunya dilakukan renovasi. Ada kerusakan yang semestinya sudah harus diperbaiki namun karena kondisi keuangan daerah di masa pandemi Covid-19 dia tidak meminta renovasi.
“Bahkan perabotannya saja masih yang lama, sejak ketua DPRD sebelumnya. Belum ada yang diganti sejak saya menempati sekitar bulan November 2019,”sebutnya.
Supardi menerangkan, karena gedung yang direhab lokasinya masih dalam lingkungan rumah dinas, sehingga disebutkan sebagai rehab berat rumah dinas dengan anggaran sekitar Rp5,6 miliar.
“Itu soal teknis, ya. Jadi saya tidak tahu, tapi yang jelas bukan rumah dinas yang saya tempati. Gedung yang direhab terpisah di belakang rumah dinas,”ulasnya.
Supardi membeberkan, gedung yang direhab, dalam usulan rancangannya dua lantai. Lantai dasar sebagai ruang pertemuan dan lantai atas sebagai penginapan tamu.
“Banyak tamu masyarakat dari daerah, dan kadang terpaksa harus menginap jika pertemuan berlangsung sampai malam dan tamu tidal mungkin pulang. Ini fungsinya untuk itu, ada masyarakat datang, terpaksa harus menginap, disediakan di gedung itu. Jadi meringankan biaya, dibanding harus menyewa penginapan atau hotel,”ujarnya.
Dia menambahkan, meskipun gedung pertemuan itu direhab berat, namun seluruh perabotan tidak ada yang diganti. Gedung dirancang tahan gempa sesuai arahan BNPB tentang pembangunan gedung pemerintah.
Politisi Gerindra itu mengaku sudah dihubungi oleh pimpinan partai dan sudah menjelaskan hal tersebut. Karena ada polemik terkait proyek pembangunan gedung itu, Supardi mengharapkan informasi itu bisa menjadi penjelasan serta dirinya menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. (Febry)
