PADANGPANJANG – Walikota Padangpanjang, H. Fadly Amran, BBA meminta agar kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum terpenuhi untuk secepatnya bisa dipenuhi.
Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Utama Tahap I Tahun 2021 Pemko Padangpanjang bersama Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Cabang Bukittinggi, di ruang rapat VIP Balaikota, Selasa (23/3).
“Intinya, saya ingin jangan sampai nanti kuota ini turun untuk kepesertaan BPJS di Padangpanjang,” tegasnya.
Penegasan Fadly ini, disampaikannya setelah mendengarkan pemaparan dari Kepala BPJS Bukittinggi, Yessy Rahimi S.Farm, Apt, MPH.
Dikatakan Yessy, perbandingan capaian kepesertaan berdasarkan Universal Health Coverage (UHC) Padangpanjang bulan Januari dan Februari mengalami penurunan.
“Capaian UHC bulan Januari sekitar 102,08% menjadi 97,49% di bulan Februari. Penurunan diakibatkan karena adanya penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padangpanjang (JKMPP),” jelas Yessy.
Yessy mengharapkan Pemko Padangpanjang dapat mendaftarkan masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN. Kuota JKSS dan JKMPP dapat dipenuhi sesuai kuota PKS tahun 2021. Pembayarannya pun diharapkan sesuai dengan termin PKS serta untuk pembayaran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas III aktif dapat dilakukan.
Forum tersebut turut dihadiri Wakil Walikota, Drs. Asrul, Sekretaris Daerah, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, serta kepala dinas terkait. (de)
