Hal itu diungkapkan Walikota Sawahlunto, Ali Yusuf dalam kunjungan kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat ke kota itu, Kamis (21/1). Menurut Ali Yusuf, gerbang tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan “kecantikan” Kota Sawahlunto yang tengah bergerak menuju daerah destinasi Pariwisata.
“Gerbang itu akan dibangun di setiap perbatasan, yaitu di Solok, Sijunjung dan Tanahdatar dengan perkiraan biaya masing- masing Rp1 miliar,” ungkap Ali.
Gerbang tersebut hanya sebagian kecil dari upaya membuat Kota Sawahlunto menjadi lebih indah. Yang terpenting sekali adalah pengembangan infrastruktur jalan yang saat ini masih menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata kota bekas tambang ini. Ia menegaskan, alokasi anggaran belanja daerah saat ini banyak tersedot untuk infrastruktur.
“Dengan APBD sekitar Rp709 miliar, sekitar Rp170 miliar dialokasikan untuk infratruktur,” lanjutnya.
Beberapa ruas badan jalan di kota ini, kata Ali, sudah dalam proses peningkatan dan pelebaran. Proyek jalan nasional dari Simpang Muara Kalaban sampai Pondok Kapur juga ikut menunjang pengembangan infrastrukur Kota Sawahlunto.
“Namun, kami juga berharap badan jalan provinsi dari daerah tetangga terutama dari Kabupaten Tanahdatar dapat ditingkatkan sehingga akses ke Kota Sawahlunto menjadi semakin lebih mudah dan lancar,” harapnya.
Ali Yusuf mengungkapkan harapan bisa menjadi satu kesatuan dengan pariwisata Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanahdatar. Jika pelebaran jalan dari Tanahdatar sampai batas Kota Sawahlunto dapat dilakukan, jarak tempuh dari Bukittinggi melalui Batusangkar bisa ditempuh hanya dengan waktu satu setengah jam.
“Bukittinggi dengan Jam Gadang, Batusangkar dengan Istano Baso dan Sawahlunto dengan Wisata Kota Tua bisa menjadi satu kesatuan jika jalan akses dari Tanahdatar bisa diperlebar. Status jalan ini adalah jalan provinsi yang kami harapkan bisa diperjuangkan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat,” terangnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Guspardi Gaus selaku Koordinator Komisi IV dalam kesempatan itu menjelaskan, kunjungan kerja DPRD ke daerah adalah dalam rangka menjemput aspirasi daerah, mencari masukan dan mengevaluasi berbagai program pembangunan yang dibiayai oleh APBD provinsi. Melalui kunjungan tersebut, DPRD mendapat masukan mengenai program yang perlu diprioritaskan dalam APBD provinsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
“Apa yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten dan kota, aspirasi dari masyarakat menjadi masukan bagi DPRD dalam memprioritaskan program pembangunan ke depan sekaligus menjadi bahan untuk mengevaluasi program yang telah dilaksanakan,” kata Guspardi.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Marlis menambahkan, kunjungan kerja ke daerah menjadi bagian tugas DPRD untuk mengetahui sejauh mana program yang telah dialokasikan dilaksanakan oleh SKPD terkait, bagaimana pelaksanaannya. Ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD oleh pemerintah provinsi.
“Di samping itu, tentu saja DPRD juga mencari tahu tentang kendala pelaksanaan serta masukan mengenai apa yang akan dilaksanakan ke depan,” ujarnya.
Kunker Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat di bawah kordinator Wakil Ketua Guspardi Gaus dan Ketua Komisi Marlis, ikut antara lain Wakil Ketua Komisi Saidal Masfiuddin, Sekretaris Komisi Muzli M Nur dan beberapa orang anggota antara lain Ismunandi Sofyan, Risnaldi, Erman Mawardi, Irradatillah dan Syafril Ilyas. (feb)
