PADANG – Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar) di triwulan III tahun 2019 diproyeksikan terus meningkat pada level 5,0 – 5,4 persen (year on year/ yoy). Meski demikian, risiko pertumbuhan ekonomi ke depan masih berasal dari ketidakpastian ekonomi global.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia wilayah Sumatera Barat Wahyu Purnama dalam Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Sumatera Barat Agustus 2019, Jumat (27/9/2019) mengungkapkan proyeksi tersebut.
“Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar) di triwulan III tahun 2019 diproyeksikan terus meningkat pada level 5,0 – 5,4 persen (year on year/ yoy),” kata Wahyu.
Menurutnya, percepatan pertumbuhan ekonomi didorong oleh prediksi pertumbuhan ekspor yang melonjak menjadi 8,9 – 9,3 persen (yoy) karena masuknya masa panen kelapa sawit.
Kinerja konsumsi pemerintah dan investasi juga diprediksi terus terakselerasi karena semakin tingginya angka realisasi belanja pemerintah. Baik belanja barang maupun modal.
Sementara itu, pola konsumsi yang kembali normal diyakini berdampak pada perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menahan laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
Wahyu menyebutkan, risiko pertumbuhan ekonomi ke depan masih berasal dari ketidakpastian ekonomi global . Kondisi ini diyakini akan berdampak besar pada ekspor. Sementara, faktor perubahan musim dan cuaca serta meningkatnya daya beli masyarakat karena kenaikan anggaran bansos diyakini menggerakkan demand pull maupun cost push inflation.
Dia menyampaikan beberapa rekomendasi Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat ke depan. Pertama, mendorong percepatan perizinan usaha, salah satunya melalui implementasi Online Single Submission (OSS) 1.1. Selain itu juga perlu pendekatan komunikasi yang lebih efektif.
“Pemda juga dapat menginisiasi event penghargaan bagi pengusaha di Sumatera Barat yang menanamkan investasi dan melakukan ekspor terbesar untuk memotivasi pengusaha meningkatkan investasi dan ekspornya,” paparnya.
Selain itu, percepatan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Bukit Ameh, dan Mentawai. Percepatan penetapan ini akan mendorong pariwisata daerah. Bersamaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan intensifikasi 3A2P (Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi, Promosi, dan Pelaku Pariwisata).
“Perluasan jalan, penginapan, memperbanyak rute penerbangan, peningkatan SDM, ketersedian rumah ibadah, rumah makan, tempat parkir, kebersihan toilet umum. Kemudian juga memperbanyak event skala internasional, pencanangan Tahun Wisata Minangkabau dan meningkatkan promosi,” lanjutnya.
Ketiga, Bank Indonesia merekomendasikan upaya mendorong hilirisasi pengolahan komoditas ekspor dan perluasan pasar ekspor. Sektor usaha perikanan dan hasil bumi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai komoditas ekspor unggulan. Hanya saja, produksi, permintaan, dan harga yang tidak stabil, seringkali menahan ekspor dua sektor usaha ini.
“Untuk itu, perlu dilakukan upaya hilirisasi dan pengembangan sektor usaha pendukung. Seperti tempat pengolahan minyak gambir dan pabrik es ikan, serta memperluas pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti Afrika dan Asia Tengah,” tukuknya.
Terakhir, Bank Indonesia merekomendasikan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah untuk meningkatkan realisasi pendapatan maupun belanja. Elektronifikasi mampu meningkatkan akuntabilitas dan mengoptimalkan transaksi keuangan pemerintah daerah. Hal itu tercermin pada meningkatnya realisasi belanja Pemda pada triwulan II 2019 ini. (fdc)
(fdc)
