SAWAHLUNTO – Penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PDAM setempat sampai saat ini sudah mencapai Rp14,8 miliar lebih. DPRD
bersama Pemerintah Kota Sawahlunto menyepakati penambahan modal sebesar Rp4,5 miliar dengan harapan manajemen lebih profesional dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selama ini, PDAM dinilai belum mampu menangani permasalahan di lapangan seperti pasokan air yang tidak merata dan lambannya perbaikan terhadap kebocoran pipa.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKPI – PKS DPRD Kota Sawahlunto, Lazuardi pada sidang paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua
Weldison dan Hasjhoni Sy, Senin (21/12). “Dengan adanya tambahan modal diharapkan hal ini tidak terjadi lagi. Ke depan, kami meminta manajemen PDAM sudah mulai berusaha menciptakan profit yang diiringi layanan maksimal kepada masyarakat kota ini,” pinta Lazuardi pada paripuna yang dihadiri Walikota Ali Yusuf dan Wakil Walikota Ismed.
Harapan itu juga disampaikan Yunasril, Juru Bicara Fraksi Demokrat plus PDI Perjuangan. Menurutnya, fraksinya mendukung PDAM dalam menyusun rencana kerja atau bussines plan 2016 – 2020 untuk menjadikan perusahaan yang mandiri. PDAM ke depan diharapkan menjadi perusahaan yang mandiri dan tidak tergantung kepada penyertaan modal pemerintah.
Ia manambahkan, pada tahun 2019, PDAM diharapkan mampu memberikan pelayanan terhadap 80 persen masyarakat Kota Sawahlunto. PDAM juga diharapkan melakukan berbagai upaya teknis untuk meningkatkan kualitas air bersih yang didistribusikan. (tumpak)
