PADANG – Tiga daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih “bersih” dari sengketa, sejak tahapan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 berjalan. Tiga daerah tersebut adalah Kota Padangpanjang, Kota Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat, Alni, memaparkan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Refleksi Penyelenggaraan Tahapan Pencalonan Pemilu tahun 2019, Rabu (26/12). Menurutnya, daerah dengan permohonan sengketa terbanyak setelah provinsi adalah Kabupaten Agam.
“Sepanjang tahapan pencalonan Pemilu 2019, tiga daerah masih bersih dari permohonan sengketa, sedangkan terbanyak masih berada di Bawaslu Provinsi sedangkan untuk kabupaten dan kota terbanyak di Agam,” katanya.
Alni menguraikan, permohonan sengketa ke Provinsi Sumatera Barat berjumlah 10 dengan pemohon partai politik dan termohon KPU. Sedangkan Kabupaten Agam menempati urutan kedua dengan 8 permohonan sengketa.
Terhadap permohonan tersebut, dia menerangkan, Bawaslu melakukan proses registrasi, mediasi dan ajudikasi. Permohonan yang lengkap akan diregistrasi untuk dimediasi antara para pihak. Bawaslu memiliki waktu 12 hari kerja untuk memproses, terhitung dari hari permohonan diregistrasi.
“Sebagian besar permohonan bisa diselesaikan pada tahap mediasi, misalnya di Bawaslu Provinsi 9 dari 10 permohonan. Sementara di Kabupaten Agam, dari 8 permohonan sengketa, tiga yang selesai di tingkat mediasi sedangkan 5 permohonan lainnya masuk ke tahap ajudikasi,” tuturnya.
Sementara itu, Aidinil Zetra pengamat politik dari Fisipol Universitas Andalas dalam kesempatan itu menyorot metode pengkaderan partai politik peserta Pemilu. Dia juga menyorot keterbatasan beberapa parpol dalam menyediakan data mengenai rekam jejak para calon yang dimajukan dalam pemilihan legislatif.
“Kelemahan beberapa parpol di Sumatera Barat yang perlu menjadi perhatian adalah mengenai pengkaderan dan akses data rekam jejak calon legislatif (caleg),” katanya.
Pengkaderan dalam parpol menurutnya sangat penting, agar caleg bisa mengkomunikasikan visi dan misi parpol ke masyarakat dengan baik. Sementara itu, masyarakat juga ingin mengetahui rekam jejak caleg yang akan dipilih dalam Pemilu.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat Izwaryani memaparkan, rakor sebagai evaluasi berjalan terhadap pelaksanaan pemilu 2019. Diharapkan, dengan rakor tersebut mendapat masukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan Pemilu ke depan.
Diantara tahapan yang sudah selesai adalah pencalonan dan pendataan pemilih. Sementara yang sedang berjalan adalah tahapan kampanye dan distribusi logistik.
“KPU berharap, semua tahapan dapat berjalan sesuai aturan dan jadwal yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Pemilu tahun 2019 bisa berjalan sukses dan berkualitas,” tandasnya. (fdc)
