PADANG – Potensi konflik bisa terjadi pada setiap proses tahapan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Mulai dari persoalan regulasi, rekruitmen penyelenggara pemilihan, internal parpol maupun antar parpol, hingga logistik dan pemberitaan media massa.
Hal itu diungkapkan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat Muhammad Mufti Syarfie dalam workshop pembinaan dan pengetahuan potensi dan solusi konflik yang digelar Komunitas Jurnalis Muda (KJM) di Padang, Sabtu (21/7). Menurutnya, konflik pemilu pada dasarnya adalah pertarungan kepentingan antara pihak-pihak terkait.
“Pada dasarnya konflik merupakan hal biasa, tidak ada satupun masyarakat yang tidak mengalami konflik. Dalam pemilu, konflik tersebut bisa terjadi di setiap tahapan,” katanya.
Namun dia menegaskan, konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi meskipun jika integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Pemilu berintegritas hanya akan tercipta jika penyelenggara, regulasi, tahapan, peserta hingga pemilih yang berintegritas.
Mufti menyebutkan, diantara potensi konflik tersebut, seperti regulasi yang terlambat diterbitkan. Kemudian rekruitmen anggota KPU yang bersamaan dengan berjalannya tahapan juga berpotensi konflik. Ditambah lagi, sistem aplikasi yang ada di website KPU yang sering mengalami perbaikan (maintenance).
Potensi konflik juga bisa datang dari internal partai politik peserta pemilu dan antar peserta. Kemudian, kampanye dengan isu Suku Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) serta kampanye menggunakan fasilitas negara juga memiliki potensi konflik.
“Tata kelola logistik di TPS yang tidak memadai, hingga pemberitaan media massa yang tidak berimbang juga memiliki potensi konflik dalam pemilu,” lanjutnya.
Persoalan lainnya yang bisa memicu konflik adalah politik transaksional, seperti menjanjikan jabatan tertentu atau politik uang. Termasuk juga potensi tindak intimidasi atau kekerasan dalam upaya memperoleh suara.
Dia menerangkan, seluruh potensi konflik tersebut menjadi tugas bersama dalam mengelolanya. Seperti ditegaskan, pengelolaan konflik yang sempurna akan melahirkan integritas.
Dalam workshop tersebut, selain Mufti Syarfie, hadir juga sebagai narasumber antara lain Kasubdit Intelkam Polda Sumatera Barat AKBP Jufnedi dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat Fifner. Workshop ini mengadirkan peserta dari berbagai kelompok masyarakat termasuk wartawan dari berbagai media massa.
Komunitas Jurnalis Muda (KJM) Sumatera Barat mengupas berbagai persoalan yang berpotensi memicu konflik pada pemilihan umum (pemilu) 2019 mendatang. Kupasan ini sekaligus untuk mencari solusi meminimalisir konflik sehingga pemilu 2019 dapat berjalan lancar dan berintegritas. (fdc)
