BUKITTINGGI – Kemajuan dan pembangunan di Sumatera Barat sejak dahulu tidak terlepas dari peran perantau. Pembangunan berjalan dengan baik akibat sinergitas yang baik antara ranah dan rantau.
Hal itu diakui Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat acara silaturrahmi Keluarga Besar Minang Mahimbau (KBMM), Bukittinggi, Jum’at (30/3) malam.
“Apalagi jika seseorang sudah diamanahi gelar pusaka Datuk, ia akan memiliki kewajiban memperhatikan anak dan kemenakan kaum, baik di kampung halaman maupun yang di ranah,” kata Wagub pada acara yang juga dihadiri Wamen ESDM, Arcandra, Kapolda Sumbar Irjen Pol. Fakhrizal, Anggota DPR RI, Mulyadi, Hakim MK Prof. Dr. Saldi isra, SH.MH dan beberapa tokoh Minang lainnya.
Pada kesempatan itu, Wagub Nasrul Abit memaparkan pembangunan Sumatera Barat yang terus mengalami peningkatan yang signifikan. Di antaranya, kunjungan wisata ke Sumatera Barat yang telah mencapai lebih dari 7,4 juta pengunjung baik lokal maupun mancanegara pada tahun 2017 lalu.
Dari jumlah penerbangan, berdasarkan laporan Angkasa Pura, jumlahnya telah mencapai 3,9 juta penerbangan di tahun 2016. Padahal, prediksi Angkasa Pura, dengan kapasitas Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang hanya 2,4 juta, angka itu baru akan tercapai pada tahun 2020.
“Saat ini, Angkasa Pura telah berjanji akan meningkatkan kapasitas penerbangan menjadi 5,2 juta di tahun 2019. Dengan menambah bangunan dan fasilitas lainnya meningkatkan pelayanan BIM agar lebih baik lagi, karena BIM saat ini sudah penuh sesak,” ungkap Wagub Nasrul Abit.
Lepaskan Daerah Tertinggal
Pada kesempatan yang sama, Wagub Sumbar Nasrul Abit juga menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk melepaskan tiga kabupaten dari status daerah tertinggal, yaitu Pasaman Barat, Solok Selatan dan Mentawai. Di tiga daerah itu, Pemprov Sumbar akan meningkatkan pembangunan pariwisata dan pengurangan angka kemiskinan.
Ditargetkan pada tahun 2019, ketiga daerah tersebut bisa keluar dari kategori daerah tertinggal. Karena, jika tidak, akan menunggu lima tahun lagi di tahun 2024.
Dikatakan Wagub, meningkatkan pembangunan daerah merupakan harga diri dan martabat masyarakat Sumatera Barat, baik di ranah maupun di rantau. Dalam persaingan era pasar global, fasilitas sarana dan prasarana daya saing Sumatera Barat masih perlu banyak yang dibenahi, hampir di 19 kabupaten dan kota termasuk tiga daerah tertinggal tersebut.
Wagub memaparkan, Mentawai memiliki potensi ekonomi seperti pisang, kopra dan cengkeh. Sayangnya, akses transportasi yang sulit membuat biaya menjadi mahal, sehingga pendapatan petani menjadi rendah. Salah satunya pulau terluar Sinyau Nyau dimana hasil tangkapan ikan hanya dibagi-bagikan saja kepada masyarakat. Mereka tidak bisa menjual karena tidak ada transportasi kapal yang membawa ke pasar. Selain itu, potensi ikan Mentawai belum maksimal karena belum ada pabrik es yang bisa berproduk secara maksimal.
Lain halnya di daerah Solok Selatan. Di daerah yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Jambi itu, masih ada daerah yang belum dialiri listrik. Fasilitas sekolah jauh dan jalan-jalan masih terisolir.
Ke depan, Pemprov Sumbar akan terus berupaya maksimal dalam upaya peningkatan pembangunan Sumatera Barat yang PADnya masih belum memadai. Apalagi dengan beban yang cukup berat di mana ada penambahan pegawai sesuai UU 23/2014 tentang pemerintah daerah, sehingga mengharuskan kerja keras dan inovasi seluruh komponen masyarakat Sumatera Barat, baik di rantau maupun di ranah untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat.
“Diharapkan peran serta perantau Minang di seluruh dunia dengan berbagai profesi yang dimiliki. ‘Sato sakaki’ amatlah penting dan diharapkan dengan keiklasan dan kepedulian karena kemajuan Sumatera Barat merupakan kebanggaan kita bersama. Sebagai wujud kecintaan akan kampung halaman dan ranah bundo kanduang,” imbau Nasrul Abit. (rin/*)
