PADANG – Anggota Fraksi PPP DPRD Padang, Maidestal Hari Mahesa menyayangkan dipindahkannya plafon anggaran rehab rumah tidak layak huni dari anggaran tidak langsung ke list belanja langsung yang pagu dananya sebesar Rp8,6 miliar dalam pembahasan KUA PPAS 2016.
Menurutnya, untuk program tersebut harus melalui proses tender, sehingga ada sekitar 10-20 persen dari dana tersebut akan menguap ke pihak ketiga. Padahal, anggaran tersebut dikhususkan untuk memperbaiki rumah. Ini sangat disayangkan, karena dengan pemindahan anggaran tersebut akan ada dana yang akan terbuang sia-sia.
“Hal itu sangat tidak efektif, karena dana sebesar itu tidak diperuntukkan untuk perbaikan rumah warga miskin. Itu kelemahan yang saya lihat akibat perpindahan tersebut. Kita berharap pelaksanaan proyek tersebut agar berhati-hati dalam pelaksanaannya teknisnya. Seandainya itu terjadi, anggaran sebesar Rp1,5 miliar akan hilang masuk ke kantong pihak ketiga. Jika saja dana untuk perbaikan satu rumah sebesar Rp10-15 juta ,akan ada 100 rumah yang tidak bisa diperbaiki karena uang tersebut akan masuk kantong pihak ke tiga,” katanya, kemarin.
Akan lebih baik dana tersebut diserahkan langsung kepada warga, sehingga tidak akan ada dana yang tidak direalisasikan kepada perbaikan rumah tak layak huni pada warga kurang mampu, ungkap Maidestal. Beda halnya yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra. Ia tidak sependapat akan hal itu.
Menurutnya, apabila dana tersebut dimasukkan ke dalam belanja langsung, untuk teknis pelaksanaannya bisa dikawal dengan baik. “Itu merupakan saran setelah usulan dari provinsi. Dana tersebut memang harus dipindahkan ke belanja langsung. Tidak ada permasalahan saya kira, kalau ada dana tersebut menguap. Itu tidak benar akan masuk ke kantong pihak ketiga dan mereka juga bekerja,” tutupnya. (baim)
