MENTAWAI – Tanggal 25 Oktober tujuh tahun lalu, gempa berkekuatan 7,2 SR diiringi gelombang tsunami menyapu sejumlah wilayah Kepulauan Mentawai. Bencana itu mengakibatkan ratusan jiwa meninggal dunia.
Pemerintah Kabupaten Mentawai melakukan serangkaian kegiatan dalam memperingati tujuh tahun gempa dan tsunami Mentawai. Hal itu untuk mengingat kembali dan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Kepala BPBD Mentawai, Nurdin kepada padangmedia.com, Rabu (25/10) mengatakan, beberapa kegiatan yang dilakukan di antaranya seminar untuk menambah pengetahuan tentang potensi ancaman bencana, analisa terhadap resiko bencana, dan membangun kesadaran dalam menghadapi bencana. Seminar telah dilakukan Senin (23/10). Seminar dilakukan untuk menggambarkan potensi gempa tektonik terkini, baik dari aspek masyarakat maupun aspek lingkungan pemerintah.
Selain itu, dilakukan apel kesiapsiagaan bencana di Pagai Selatan pada puncak peringatan tujuh tahun bencana tsunami Mentawai. Dikatakan, tahun ini lembaga peneliti gempa dari Pusat Gempa Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Padangpanjang dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sedang melakukan kegiatan penelitian tentang pengurangan risiko bencana.
Ia menyebutkan, untuk mengurangi risiko bencana, selama ini yang diterapkan kepada masyarakat yaitu dengan membangun desa tangguh bencana. Jumlah desa tangguh bencana yang sudah dibentuk sebanyak 9 desa, di antaranya Simalegi, Saibi, Malilimok, Taileleu, Sagulubbek, Bosua, Tuapeijat, SP2, dan Goiso,oinan. Lima tahun ke depan, masih ada 24 lagi desa tangguh yang berada di posisi pantai Kepulauan Mentawai yang akan dibentuk.
Dalam membentuk desa tangguh bencana, ada 13 parameter yang menjadi syarat minimal. Adapun pembentukan desa tangguh bencana dibagi dalam tiga kategori, yakni desa tangguh bencana utama, madya dan pratama.
“Mentawai termasuk daerah rawan bencana di Indonesia. Namun intinya, bagaimana melakukan program pengurangan risiko bencana. Saat ini, beberapa desa sudah ada yang membentuk kemandirian dalam menghadapi bencana. Hal itu tentu bisa menjadi faktor pendukung klasifikasi desa tangguh bencana,” ujar Nurdin.
Ia berharap, pembentukan desa tangguh bencana mendapat dukungan dari masyarakat serta pihak-pihak pemangku kebijakan dan stakeholder lainnya. Dengan membangun sinergitas dalam melakukan pelatihan-pelatihan dan juga tahun ini akan disiapkan juga dokumen konsigensi untuk rencana aksi pada saat bencana. (ers)
