JAKARTA – Presiden Jokowi mengaku mengikuti perubahan-perubahan global yang sekarang ini sudah sangat cepat. Namun, itu tidak mudah dilakukan karena masalah regulasi.
Presiden Jokowi mengaku terhambat oleh 42 ribu peraturan, baik undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur hingga peraturan wali kota yang rentan memiliki makna bertentangan.
“Saya masih pusing mengatasi 42.000 peraturan ini. Nanti saya minta pakar hukum urusi 42.000 ini gimana. Ya paling tidak separuh hilang sudah untuk mempercepat lari kita. Kita ini ingin lari tapi problemnya di sini,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri Rembuk Nasional ke-3 Tahun 2017, di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Senin (23/10) malam seperti dilansir dari laman Setkab RI.
Tahun lalu, Presiden mengaku telah menghapus 3.153 Perda. Namun, ia tetap meminta kepada sejumlah kepala daerah untuk tidak membuat peraturan daerah, kecuali beberapa peraturan yang berkualitas.
Presiden juga meminta agar DPR tidak perlu membuat banyak undang-undang hanya sekadar proyek, namun dapat membuat beberapa regulasi yang juga mumpuni. Ke depan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan bahwa sikap pemerintah saat ini masih fokus terhadap pembangunan infrastruktur. Ia menekankan akan mengawasi langsung progres pembangunan sehingga cepat terlaksana.
“Semua saya awasi betul, saya ikuti betul, di lapangan saya ikuti betul. Datang ke satu tempat bisa sampai enam kali. Kenapa begitu ya memang dalam manajemen kalau enggak ada pengawasan atau kontrol tidak akan jadi,” jelas Presiden Jokowi.
Acara Rembuk Nasional 2017 digelar untuk mendalami dan mengkritisi capaian 3 tahun Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dalam 12 bidang pembangunan dan masalah nasional yang perlu mendapat perhatian khusus. Dalam rembuk Nasional diberikan 12 rekomendasi dari 12 bidang berbeda terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia, seperti bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, penegakan hukum dan keamanan, hingga kemaritiman.
Rembuk nasional dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkominfo Rudiantara, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menkumham Yasonna H. Laoly, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan lainnya. (rin/*)
