BANDUNG – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) meminta pemerintah daerah lebih serius membenahi tatakelola pemerintahan. Keseriusan dan komitmen pimpinan instansi pemerintah sangat dituntut guna mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi.
Menteri PANRB Asman Abnur saat penyerahan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2016 wilayah Regional I di Bandung, Jawa Barat menegaskan hal tersebut. Seperti dikutip dari situs Kemen PANRB, Men PANRB Asman Abnur menekankan pentingnya mengoptimalkan implementasi sistim AKIP (SAKIP) untuk terus memperbaiki tatakelola pemerintahan.
“Saya mengharapkan Bupati, Walikota, dan Sekretaris Daerah untuk lebih serius lagi untuk memberikan perhatian bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil,” tegasnya.
Penyerahan LHE AKIP tahun 2016 dibagi menjadi tiga wilayah regional. Regional I meliputi wilayah Sumatera, Banten dan Jawa Barat. Regional I yang dievaluasi mewakili 172 pemerintah kabupatan dan kota.
LHE AKIP untuk regional I, satu pemerintah Kota mendapat prediket A, tiga pemerintah kabupaten dan kota mendapat prediket BB. Kemudian, 17 pemerintah kabupaten dan kota mendapat peringkat B. Selanjutnya, 81 kabupaten dan kota mendapat prediket CC, 69 kabupaten/ kota mendapat prediket C dan satu kabupaten mendapat prediket D.
Asman menyatakan apresiasi terhadap capaian yang telah didapat pemerintah kabupaten dan kota yang memperoleh prediket baik hingga sangat baik. Namun dia meminta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mendapatkan hasil maksimal agar mengoptimalkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) untuk terus memperbaiki tatakelola pemerintahannya.
Dia juga menekankan pentingnya mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil dengan mengubah mindset bekerja secara terstruktur untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keseriusan dan komitmen pimpinan instansi pemerintah juga menjadi perhatian guna mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi. (feb/*)
