PADANG – Anggota DPRD Kota Padang mengagendakan reses ke Daerah Pemilihannya (Dapil) masing-masing pada tanggal 25 hingga 29 Agustus 2015. Sayangnya, dari sembilan fraksi yang ada di DPRD Kota Padang, tidak seluruhnya mengikuti reses dengan alasan pernah menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.
Padahal, anggaran yang digunakan untuk reses itu cukup besar. Per orangnya mendapatkan anggaran sebesar sekitar Rp14 juta. Anggaran itu digunakan untuk sewa tenda atau gedung, makanan, minuman dan kebutuhan lainnya yang berkaitan untuk reses.
Beberapa fraksi yang tidak mengikuti reses ke Dapil masing-masing, di antaranya fraksi PKS, PAN dan PDIP. Sedangkan Fraksi Nasdem, Gerindra, Golkar, Demokrat, Hanura dan PPP diperkenankan mengikuti reses.
Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Padang, H.Maidestal Hari Mahesa SSos saat dikonfirmasi menyatakan bahwa FPPP mengambil jatah reses pada Dapilnya saat ini. Terkait dengan uang transportasi yang dikeluhkan anggota dewan lainnya, Esa menyampaikan kalau dari pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut.
Esa heran kenapa hal itu dipermasalahkan. Padahal, ia yakin masyarakat yang benar-benar ingin mengeluarkan aspirasinya tidak akan mau dinilai dengan uang transpor saja dan FPPP kami berjalan sesuai dengan apa yang telah diaturkan,” jelasnya, Rabu (26/8).
Ia juga mengimbau setiap anggota dewannya untuk mengikuti reses. Ia heran bagi dewan yang tidak mengikuti reses hanya karena masalah uang transportasi.
“Ingat, sebagai anggota dewan dipilih oleh voter di Dapil masing-masing, sekaranglah untuk memperjuangkan aspirasinya. Kok sudah duduk sebagai dewan malah hitung-hitungan,” ujarnya. (baim)
