PADANG – Filosofi Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK) perlu dikuatkan melalui pembentukan perangkat daerah yang khusus membidangi kebudayaan. Selama ini, belum ada instansi yang khusus tersendiri menangani kebudayaan. Bidang kebudayaan hanya menjadi bagian dari SKDP.
Tokoh-tokoh dan pemerhati kebudayaan Sumatera Barat, Senin (3/10) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak pemerintah provinsi membentuk Dinas Kebudayaan yang terpisah dan berdiri sendiri.
“Kami merasa perlu menyampaikan hal ini karena filosofi ABS SBK perlu dikuatkan dengan pembentukan instansi tersendiri yang khusus membidangi kebudayaan,” kata Syofwan Karim kepada wartawan usai bertemu dengan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim.
Ikut bersama dalam pertemuan itu antara lain Darman Moenir, Puti Reno Rauda Thaib, Yulizal Yunus, Eko Yanche Edrie, Nasrul Azwar dan beberapa orang budayawan lainnya.
Budayawan Darman Moenir menambahkan, kebudayaan sesungguhnya merupakan jiwa dari kehidupan sosial manusia. Berbagai bentuk seni dan kreasi hanyalah merupakan artifak dari kebudayaan tersebut. Selama ini, persoalan budaya sering tumpang tindih karena tidak adanya instansi tersendiri.
“Untuk itu, sudah saatnya provinsi Sumatera Barat membentuk Dinas Kebudayaan seperti di beberapa daerah lain,” ujarnya.
Budayawan Yulizal Yunus menambahkan, dengan tidak adanya instansi tersendiri tersebut menimbulkan banyak kelemahan. Sejauh ini ia melihat belum ada grand design yang jelas dari program pengembangan kebudayaan Sumatera Barat. Padahal menurutnya, Sumatera Barat mendapat apresiasi dari pemerintah pusat untuk bidang kebudayaan.
“Ini merupakan kerisauan dari para intelektual dimana tanpa adanya Dinas Kebudayaan, ABS SBK yang menjadi filosofi masyarakat Minangkabau tidak akan bisa diimplementasikan secara efektif dan nilai luhur budaya Minang akan semakin tergerus,” tukuknya.
Sementara itu, dalam pertemuan dengan para budayawan tersebut, Ketua DPRD Hendra Irwan Rahim menyatakan dukungan terhadap berdirinya SKPD Dinas Kebudayaan, terpisah dan berdiri sendiri. DPRD akan melakukan kajian, seiring dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perangkat Daerah yang saat ini tengah dibahas DPRD.
“Saat ini tengah dilakukan pembahasan perangkat daerah dan usulan ini akan ditindaklanjuti. Pada prinsipnya, DPRD sangat mendukung dibentuknya Dinas Kebudayaan sebagai satu SKPD yang berdiri sendiri,” tegasnya. (feb)
