PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta penerapan Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai filosofi masyarakat Minangkabau bisa dilakukan lebih serius. Selama ini, ABS-SBK masih sekedar retorika tanpa penerapan yang konsisten dalam kehidupan bermasyarakat.
Juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Zalman Zaunit mengungkapkan hal itu dalam penyampaian pandangan umum fraksi PPP terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, Kamis (14/7).
“ABS-SBK selama ini masih terlihat seperti retorika tanpa penerapan yang konsisten. Ke depan, hendaknya dilakukan penerapan yang lebih serius,” katanya.
Dia menambahkan, untuk penerapan ABS-SBK hendaknya dilakukan secara terstruktur mulai dari jenjang pemerintahan terendah. Dalam hal ini, menurutnya, pemerintahan nagari hendaknya sekaligus berfungsi sebagai pemerintahan administrasi dan pemerintahan adat. Dengan demikian, penerapan ABS-SBK akan bisa diimplementasikan secara lebih maksimal dalam mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani dan sejahtera seperti visi dan misi gubernur-wakil gubernur yang dituangkan dalam RPJMD.
Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat ini merupakan tahapan dari pembahasan RPJMD Sumatera Barat 2016-2021. Sebelumnya, Wakil Gubernur Nasrul Abit telah menyampaikan draft RPJMD ke DPRD melalui nota pengantar, kemarin (Selasa, 12/7).
Dalam draft tersebut, poin pertama dari lima misi gubernur-wakil gubernur yang dituangkan ke dalam RPJMD adalah Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah ABS-SBK. Misi tersebut ditempatkan sebagai prioritas pertama pembangunan Sumatera Barat 2016-2021 yaitu pembangunan mental, pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat. (feb)
