SAWAHLUNTO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto menargetkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) KUA-PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016 bisa dituntaskan Juni 2016.
Wakil Ketua DPRD Sawahlunto Hasjhoni menyatakan, hal itu berdasarkan jadwal rancangan KUA-PPAS telah masuk ke Badan Musyawarah DPRD Kamis (16/6) lalu. Menurutnya, KUA PPAS akan dibahas Badan Anggaran (Banggar) bersama dengan pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sawahlunto mulai Senin (28/6) mendatang.
Pengesahan APBD Perubahan, katanya, diupayakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Karena, tidak terpenuhi, maka akan terkena sanksi berupa pembatalan seluruh hak keuangan bagi pejabat lembaga pemerintah di daerah yang melalaikan tanggung jawabnya pada tahun bersangkutan.
“Sanksi tersebut sangat logis diberlakukan karena setiap keterlambatan pembahasan keuangan daerah, secara otomatis akan berimbas pada perputaran perekonomian dan keuangan negara,” sebut Hasjhoni, kepada padangmedia.com di ruangannya, Selasa (21/6).
Hasjhoni berharap seluruh tahapan pembahasan menuju penetapan bersama akan dapat dilakukan sesuai yang direncanakan. Dengan demikian, anggaran yang disetujui dapat segera dimanfaatkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang belum terakomodir pada APBD sebelumnya. (tumpak)
