PADANG- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Kantor Wilayah I terus memperkuat sinergi dengan kalangan akademisi dalam meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan dan hukum persaingan usaha di Indonesia. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Kuliah Umum bersama Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) dengan tema “Implementasi Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”.
Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Wetria Fauzi, akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta Dr. Budi Joyo Santoso, Komisioner KPPU RI. Kegiatan dimoderatori oleh Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ridho Pamungkas. Turut hadir Dr. Edita Elda, Manager Pendidikan, Riset dan Pengabdian Fakultas Hukum Unand serta Ketua Program Studi Fakultas Hukum Unand, Dr. Siska Elvandari.
Manager Pendidikan, Riset dan Pengabdian Fakultas Hukum Unand Dr. Edita Elda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPPU atas terselenggaranya kegiatan kuliah umum tersebut. Ia menyampaikan bahwa kegiatan itu merupakan salah satu bentuk implementasi kerja sama antara KPPU dan Universitas Andalas, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan memperoleh tambahan wawasan mengenai hukum persaingan usaha sebagai bagian penting dalam perkembangan ilmu hukum dan praktik perekonomian Indonesia,” kata Edita.
Dr. Wetria Fauzi dalam kuliah umum tersebut mengulas pentingnya hukum persaingan usaha dalam menciptakan iklim pasar yang sehat, khususnya di tengah perkembangan ekonomi digital. Ia menjelaskan bahwa hukum persaingan usaha memiliki peran strategis dalam melindungi konsumen, menjaga keadilan dalam pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Wetria juga menguraikan ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, meliputi perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, serta penyalahgunaan posisi dominan.
Sementara, Komisioner KPPU Dr. Budi Joyo Santoso memaparkan materi mengenai implementasi kebijakan dan hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya terkait fungsi, tugas, dan kewenangan KPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ia menjelaskan empat peran utama KPPU, yaitu penegakan hukum persaingan usaha, pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah, penilaian terhadap penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan (merger dan akuisisi), serta pengawasan kemitraan antara pelaku usaha besar, menengah, dan kecil.
Lebih lanjut, Budi juga menjelaskan perkembangan regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPPU, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, berbagai peraturan KPPU, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, khususnya terkait pengawasan kemitraan usaha.
Diskusi berlangsung interaktif dengan antusiasme peserta yang mengajukan berbagai pertanyaan aktual mengenai praktik persaingan usaha. Beberapa isu yang mengemuka antara lain koordinasi KPPU dengan OJK dalam penilaian merger di sektor jasa keuangan, peluang dan penerapan leniency program di Indonesia, pembuktian kesamaan harga dalam dugaan praktik kartel, persaingan antara platform e-commerce dan pasar tradisional, hingga peran dan pengawasan KPPU terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui kegiatan tersebut, KPPU berharap sinergi dengan perguruan tinggi dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam meningkatkan literasi hukum persaingan usaha di kalangan mahasiswa, tetapi juga dalam mendorong kontribusi akademisi terhadap pengembangan kebijakan persaingan usaha yang sehat, adil, dan berdaya saing di Indonesia. */F
