PADANG- Sepanjang tahun 2026, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I (Regional Sumatera Bagian Utara) telah menerima dan menangani sebanyak 21 laporan. Empat di antara laporan masuk tersebut berasal dari Sumatera Barat.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor KPPU Wilayah I Ridho Pamungkas dalam Forum Jurnalis di Padang, Selasa (10/11/2026). Ridho menyebutkan, 20 laporan masuk berkaitan dengan persaingan usaha, dan satu laporan terkait kemitraan.
“Sepanjang 2026 ada 21 laporan masuk di KPPU Wilayah I, yaitu 20 terkait persaingan usaha dan satu lagi terkait kemitraan,” terang Ridho.
Ia merinci, dari 21 laporan masuk tersebut didominasi laporan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa atau tender yaitu 14 laporan. Sementara 6 laporan merupakan non-tender, dan satu laporan terkait kemitraan.
Berdasarkan area, lanjutnya, dari Provinsi Aceh ada satu laporan, Sumatera Utara empat laporan, Sumatera Barat empat laporan, Kepulauan Riau juga empat laporan, dan terbanyak adalah dari Provinsi Riau dengan tujuh laporan.
Secara penanganan, Ridho menerangkan, sebanyak 11 perkara dalam proses penyelidikan. Sedangkan empat perkara sedang dalam proses kajian struktur pasar. Empat perkara tersebut berkaitan dengan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), Bahan Bakar Minyak (BBM), Semen, dan Galian C.
“Kemudian ada satu laporan yang diberikan saran dan pertimbangan dan dua perkara diproses sebagai advokasi persaingan/ kemitraan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ridho membeberkan, untuk empat laporan dari Sumatera Barat, dua laporan adalah mengenai dugaan kesepakatan harga dalam pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Pesisir Selatan. Dua lainnya adalah terkait belanja modal dalam renovasi Gedung rawat jalan RS Paru tahun APBD 2026 dan pengadaan Gedung diagnosis RS Paru tahun APBD 2025.
Hadir dalam Forum Jurnalis di Padang tersebut Komisioner KPPU Budi Joyo Santoso. Dalam pertemuan tersebut Budi menjelaskan berbagai hal berkaitan dengan tugas dan fungsi KPPU dalam menjalankan amanah UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ia menegaskan, KPPU berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan UU tersebut agar dunia usaha di Indonesia tumbuh dan berdaya saing. F
