JAKARTA- Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga melakukan aktivitas keuangan ilegal yang merugikan masyarakat. Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, entitas-entitas tersebut diduga melakukan penipuan dengan beragam modus.
“Modus penipuan yang dilakukan antara lain investasi dengan skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas, perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya, hingga pencatutan identitas perusahaan berizin, serta penggunaan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) untuk meyakinkan masyarakat,” tulis Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal – Hudiyanto dalam siaran pers yang diterima Selasa (10/11/2026).
Rincian dari 16 entitas tersebut adalah, pertama dengan modus pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan member get member. 10 Entitas diduga menggunakan modus ini dengan menggunakan nama GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, ke sepuluh entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia. Juga tidak memiliki izin dari OJK dan tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Selanjutnya entitas dengan nama Zahra Berkah, diduga melakukan penipuan investasi melalui skema penyetoran deposit dan menjanjikan keuntungan hingga 80 persen dalam jangka waktu 30 hari. Dana yang dihimpun dari masyarakat diklaim akan digunakan untuk berbagai kegiatan usaha, antara lain penjualan pakaian bekas dan produk perawatan kulit (skincare), perdagangan valuta asing (forex) dan emas, serta penyaluran pinjaman kepada masyarakat.
“Selain itu, dalam penawarannya, Zahra Berkah juga mengklaim telah berizin dan terdaftar di OJK serta membagikan testimoni dan bukti transfer pencairan keuntungan. Berdasarkan hasil verifikasi, Zahra Berkah tidak memiliki badan hukum di Indonesia serta tidak terdaftar atau berizin di OJK,” lanjutnya.
Berikutnya adalah entitas dengan nama Singapore Bhinneka Capital (SBC), diduga melakukan penipuan melalui penawaran investasi perdagangan saham dengan skema penyetoran deposit dan member get member. SBC menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan anggota yang direkrut serta menawarkan keuntungan berbasis tim, dengan klaim bahwa semakin banyak anggota yang tergabung, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh. Selain itu, dalam penawarannya, SBC mengklaim sebagai perusahaan berizin di luar negeri dan diawasi oleh OJK.
Berdasarkan hasil verifikasi, SBC tidak memiliki izin dari OJK dan tidak memiliki perizinan berusaha pada sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi dan/atau situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Entitas berikutnya, MAERA, diduga melakukan penipuan investasi dengan skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas, antara lain menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, serta membeli produksi film untuk memperoleh pendapatan harian. MAERA mengklaim telah berbadan hukum dengan nama PT MAERA Movie Indonesia dan telah berizin di Indonesia.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, MAERA tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak memiliki izin dari OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Sedangkan, entitas dengan Modus Penawaran Investasi pada Instrumen Keuangan dan Aset, pertama, OneTwoMarkets. Entitas ini diduga melakukan penipuan dengan menawarkan investasi pada forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. OneTwoMarkets mengklaim terafiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD yang telah berizin di Afrika Selatan, serta mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan dengan transaksi yang diawasi oleh OJK.
Dalam penawarannya, OneTwoMarkets diduga menggunakan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, OneTwoMarkets tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak memiliki izin dari OJK sebagai Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Perusahaan Layanan Urun Dana, maupun Perusahaan Efek, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Entitas kedua, Brevondale, diduga melakukan penipuan dengan modus investasi saham. Selain itu, dalam penawarannya, Brevondale mengklaim sebagai perusahaan ekuitas dari Colorado, Amerika Serikat, yang melakukan perdagangan di pasar utama Amerika Serikat dan Indonesia dengan mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Brevondale tidak memiliki izin dari OJK, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Sementara itu, entitas dengan Modus Impersonasi Perusahaan atau Lembaga adalah Impersonasi Guotai Haitong. Entitas ini diduga melakukan penipuan investasi berupa pendanaan pada aset properti. Entitas tersebut melakukan impersonasi terhadap Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan efek atau perusahaan sekuritas yang telah berizin di Cina. Dalam penawarannya, impersonasi Guotai Haitong juga mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
“Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak memiliki izin dari OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI,” ,” tulis Hudiyanto.
Satgas PASTI menindaklanjuti temuan tersebut dengan menghentikan kegiatan seluruh entitas dimaksud serta melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait. Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.
Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, terlebih apabila penawaran tersebut mencatut nama atau logo OJK, kementerian/lembaga, perusahaan, maupun tokoh publik. Masyarakat diminta memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk yang ditawarkan.
Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan. Apabila menemukan indikasi penawaran serupa, penawaran investasi ilegal, atau pinjaman online ilegal, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui situs web sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, dan email [email protected]. Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melaporkan kejadian tersebut melalui situs web Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat. */F
