PADANG- Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy menyampaikan, mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menyikapi berkurangnya transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Vasko Ruseimy dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin (6/10/2025). Rapat paripurna tersebut beragendakan mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan umum DPRD terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.
“Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan PAD yang antara lain dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, selain itu juga mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan lain yang potensial,” kata Vasko.
Langkah lainnya adalah dengan melakukan efisiensi dan realokasi belanja secara ketat dengan memprioritaskan program unggulan terutama yang berdampak langsung kepada masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Namun demikian, lanjut Vasko, upaya untuk meminta dukungan pembangunan ke pemerintah pusat juga terus dilakukan agar Sumatera Barat mendapat alokasi program yang dibutuhkan namun tidak mampu dianggarkan melalui APBD. Termasuk juga meminta dukungan dari anggota DPR RI untuk memperkuat posisi tawar dalam memperjuangkan alokasi yang lebih adil.
Membuka rapat paripurna tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhammad Iqra Chissa Putra menyampaikan, fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan umum pada rapat sebelumnya. Secara umum, pandangan umum fraksi adalah ungkapan keprihatinan atas berkurangnya dana TKD dari pemerintah pusat.
“Penurunan TKD sangat banyak dan berpengaruh besar terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Ini yang menjadi sorotan bagi fraksi-fraksi dan mempertanyakan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencukup anggaran pembangunan,” kata Iqra.
Seluruh fraksi meminta pemerintah daerah untuk melakukan transformasi kebijakan pendapatan dengan memperkuat penerimaan PAD melalui inovasi digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi. Selain itu pemerintah daerah juga diminta untuk lebih serius menggarap potensi-potensi sumber pendapatan baru.
Dari sisi belanja, lanjutnya, fraksi-fraksi DPRD Sumatera Barat mendorong pemerintah daerah melakukan efisiensi serta penyesuaian anggaran dengan memfokuskan kepada program prioritas.
Dalam RAPBD Sumatera Barat tahun 2026 yang disampaikan ke DPRD pada 30 September 2025 lalu, Wakil Gubernur, Vasko Ruseimy menyebut TKD berkurang sekitar Rp429 miliar lebih dari yang ditetapkan dalam KUA PPAS tahun 2026.
Sementara, RAPBD Sumatera Barat tahun 2026, pendapatan daerah diperkirakan Rp6,150 triliun lebih. Berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp2,926 triliun, Pendapatan transfer Rp3,180 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah Rp44,049 miliar.
Sedangkan belanja daerah direncanakan Rp6,140 triliun. Terdiri dari belanja operasi diperkirakan Rp4,67 triliun, belanja modal Rp485,8 miliar, belanja tidak terduga Rp25 miliar, dan belanja transfer Rp957,2 miliar. F
