PADANG- Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat 2025-2029 terus melakukan pendalaman untuk memastikan dokumen yang akan dijadikan pedoman tersebut sudah mengakomodir berbagai aspek dari target pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Ketua Pansus RPJMD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Indra Catri Datuak Malako Nan Putiah menyebutkan, pendalaman terus dilakukan dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan pihak terkait. Melalui pendalaman tersebut diharapkan RPJMD 2025-2029 menjadi dokumen yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah ke depan.
“Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman pembangunan yang mestinya selaras dengan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan daerah, untuk Sumatera Barat yang maju dan berkelanjutan,” tegas Indra Catri dalam rapat kerja Kamis (26/6/2025).
Dia menegaskan, RPJMD merupakan dokumen penting bagi pemerintah daerah dan DPRD sebagai acuan pelaksanaan program pembangunan daerah. Dokumen tersebut harus memuat aspek-aspek pembangunan yang menyentuh kebutuhan daerah dan masyarakat serta responsive terhadap dinamika kebijakan pembangunan pemerintah pusat.
“Jadi cakupan RPJMD harus mampu menjawab tantangan dan kendala pembangunan daerah serta responsive terhadap kebijakan pemerintah pusat sehingga program pembangunan dapat berjalan secara sinergi antara pusat, provinsi dan kabupaten/ kota,” tambahnya.
Indra Catri menambahkan, tantangan pembangunan daerah lima tahun ke depan dihadapkan kepada kondisi yang tidak mudah karena adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Sementara anggaran yang digelontorkan ke daerah juga sudah diatur pemanfaatannya melalui tugas imperatif sehingga pemerintah daerah juga dituntut untuk lebih meningkatkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan untuk mendapatkan anggaran program pembangunan daerah.
“Dalam hal ini Pansus akan mendalami berbagai aspek terkait inovasi dan strategi dalam meningkatkan PAD demi mengatasi kesulitan fiskal akibat dari kebijakan dari pemerintah pusat serta menjaga konsistensi antara perencanaan program dengan anggaran serta pelaksanaannya,” ujarnya.
Selain telah melakukan penyelarasan dengan rencana pembangunan nasional, Indra Catri menambahkan, pembahasan RPJMD Provinsi Sumatera Barat juga dilakukan penyelarasan fdengan RPJMD kabupaten/ kota. Tujuannya, agar rencana pembangunan di seluruh tingkatan dapat lebih terstruktur dan saling menopang terutama untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian, kelautan, perikanan, dan lainnya. F
