PADANG- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat bertemu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat Yuni Daru Winarsih, Selasa (15/10/2024). Pertemuan tersebut merupakan silaturahim pimpinan DPRD setelah diresmikan beberapa hari lalu kepada unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan unsur terkait lainnya.
Dalam kesempatan pertemuan tersebut, pimpinan DPRD dengan Kajati Sumatera Barat membahas beberapa hal terkait peningkatan pemahaman hukum kepada masyarakat khususnya remaja. Bahasan tersebut untuk mencari strategi edukasi kepada remaja agar bisa menekan tingkat kenakalan remaja yang membutuhkan perhatian serius.
“Persoalan kenakalan remaja membutuhkan perhatian serius yang harus dicegah, salah satunya adalah melalui edukasi hukum yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman remaja terhadap hukum sehingga tingkat kenakalan remaja bisa ditekan,” kata Ketua DPRD Provinsi Sumater Barat Muhidi dalam pertemuan tersebut.
Kajati Sumatera Barat Yuni Daru Winarsih menyebutkan, pihaknya telah memiliki program Jaksa Masuk Sekolah. Program tersebut digagas untuk tujuan meningkatkan pemahaman remaja terhadap hukum.
“Namun saat ini baru bisa dilaksanakan di enam sekolah karena keterbatasan anggaran. Kami juga akan Menyusun program Jaksa Mengajar bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan SMA/ SMK dan perguruan tinggi,” kata Yuni.
Muhidi menegaskan, DPRD Provinsi Sumatera Barat siap mendukung program dan kegiatan Kejati Sumatera Barat tersebut untuk menciptakan masyarakat sadar hukum. Pihaknya akan menindaklanjuti dengan mendiskusikan di tingkat Lembaga terkait dukungan yang tepat untuk menunjang program tersebut.
“Kami akan menindaklanjuti dan ini menjadi catatan penting DPRD untuk dibahas lebih lanjut, bagaimana memberikan dukungan yang tepat terhadap program tersebut karena kami melihat program itu sangat bagus untuk menciptakan masyarakat sadar hukum dengan menyasar siswa SMA dan SMK,” ulasnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman dalam kesempatan itu mengakui, perlu langkah-langkah yang nyata untuk menghentikan kenakalan remaja. Edukasi hukum ke sekolah merupakan program yang sangat bagus dan perlu didukung agar memberikan pemahaman hukum kepada para remaja yang diharapkan dapat mencegah mereka dari kenakalan remaja yang merupakan pelanggaran hukum. F
