PADANG- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan penerimaan daerah untuk mencukupi kebutuhan program pembangunan. Berbagai potensi sumber pendapatan akan terus dioptimalkan sehingga memperoleh penerimaan yang maksimal.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menjawab padangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) tahun 2024 dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (2/8/2024).
Menurut Audy, pemerintah daerah sepakat dengan fraksi-fraksi DPRD bahwa diperlukan langkah-langkah trategis untuk menggenjot berbagai sumber pendapatan daerah agar lebih optimal. Seperti mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan rteribusi termasuk juga kelengkapan infrastruktur pendukung yang bisa semakin memudahkan akses masyarakat wajib pajak dalam melakukan pembayaran.
“Untuk mempermudah akses masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, Pemprov telah mengembangkan aplikasi berbasis internet untuk melakukan pembayaran secara online, ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi dimaksud,” ujarnya.
Dalam rapat paripurna tersebut Audy menjelaskan, penghitungan proyeksi pendapatan daerah di dalam rancangan perubahan APBD tahun 2024 telah dilakukan secara cermat. Dalam proses penghitungan, pemerintah daerah telah memedomani data potensi serta mempertimbangkan parameter lain yang berpengaruh.
“Terjadinya perbedaan dengan proyeksi RPJMD tentu tidak terlepas dari perubahan asumsi-asumsi yang terus berubah dan dinamis dari tahun ke tahun,” sebutnya.
Audy juga memaparkan terkait kapasitas fiskal yang menjadi pertanyaan fraksi-fraksi DPRD Sumatera Barat di mana terdapat defisit sebesar Rp160,447 miliar. Hal tersebut menurutnya dengan pendapatan daerah sebesar Rp6,877 triliun dan penerimaan pembiayaan netto Rp180,477 miliar makan penerimaan menjadi Rp7,057 triliun.
“Dialokasikan kepada belanja daerah sebesar Rp7,037 triliun dan sisanya pada penyertaan modal kepada Bank Nagari sebesar Rp20 miliar sehingga APBD tetap berada dalam keadaan imbang, walaupun deficit sebesar RP160,447 miliar namun bisa ditutupi dengan pembiayaan netto,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Suwirpen Suib membuka rapat paripurna tersebut menyampaikan, banyak pertanyaan, saran, masukan dan kritikan yang disampaikan fraksi-fraksi. Namun demikian, hal itu merupakan bentuk tanggung jawab demi tercapainya APBD yang efektif dan efisien untuk membiaya program pembangunan daerah.
Menurut Suwirpen, fraksi-fraksi banyak menyoal pendapatan dan aset daerah. Hal itu bertujuan agar pemerintah daerah melalui perangkatnya yang memiliki kewenangan untuk itu dapat bekerja lebih optimal lagi.
Suwirpen mengaku, APBD tahun 2024 dihadapkan kepada kondisi yang tidak mudah. Namun, jika semua pihak terkait memiliki komitmen yang sama dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan tentu kesulitan fiskal tersebut dapat diatasi dan anggaran yang tersedia bisa lebih banyak lagi untuk program pembangunan.
“Fraksi-fraksi mendorong pemerintah daerah dan OPD untuk mendalami kembali semua potensi penerimaan yang masih bisa ditingkatkan,” kata Suwirpen.
Sementara untuk belanja daerah, dia menyampaikan bahwa fraksi-fraksi menyarankan agar pemerintah daerah memperhatikan kondisi keuangan daerah. Alokasi belanja hendaknya dilakukan secara cermat, memperhatikan skala prioritas, kebutuhan mendesak, pembayaran hutang kepada pihak ketiga serta capaian target kinerja yang masih jauh dari yang direncanakan.
Dalam rapat paripurna sebelumnya, gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Perubahan APBD tahun 2024 ke DPRD. Sesuai mekanismenya, fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan umum terkait rancangan tersebut yang berisi pertanyaan meminta penjelasan, kritikan, saran dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan rancangan sehingga struktur APBD perubahan dapat lebih efektif dan efisien untuk membiayai program pembangunan daerah. F
