PADANG- 17 dari 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat sudah bisa menetapkan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih hasil pemilihan legislatif tahun 2024, pada 2 Mei 2024 (hari ini, Kamis, red). Sementara dua kabupaten harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena adanya gugatan perselisihan hasil pemilu (PHP).
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat Ory Sativa menyebutkan, hal itu didasari pasal 22 Peraturan KPU nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih, Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Pemilu 2024.
Menurut Ory, pasal tersebut menegaskan bahwa penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan ketentuan apabila tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, dilaksanakan paling lambat tiga hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK mengenai daftar permohonan PHP anggota DPRD Kabupaten/Kota.
“Berdasarkan surat MK nomor 2384/HP.10.04/04/2024 tanggal 29 April 2024 maka 17 daerah di Sumatera Barat tidak terdapat dalam daftar permohonan sengketa sehingga paling lambat tiga hari setelah surat tersebut diterima KPU di 17 daerah itu sudah bisa menetapkan hasil pemilu 2024,” kata Ory.
Dua daerah yang harus menunggu putusan MK adalah Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok karena adanya gugatan PHP ke Mahkamah Konstitusi untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten. Kondisi yang sama juga dialami KPU Provinsi Sumatera Barat, yang juga harus menunggu putusan MK karena adanya gugatan.
“Untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menunggu hasil sidang MK karena adanya gugatan untuk hasil pemilihan di daerah pemilihan 4 (Pasaman dan Pasaman Barat) yang diajukan oleh PDI Perjuangan,” tandasnya. F
