Oleh: Muhamad Hafidz Ar Rizki
Bencana alam menjadi topik yang tak habis dibicarakan oleh masyarakat Sumatera Barat sejak awal Maret hingga saat ini. Kabar duka karena bencana datang silih berganti, seolah tak ada habisnya. Kita mendapatkannya dari media sosial, surat kabar, hingga surat edaran pemerintah tentang masa tanggap darurat bencana.
Hal ini bukan semata-mata menjadi perhatian karena banjir yang merendam beberapa daerah di Sumbar awal Maret lalu, tetapi juga seolah menarik perhatian masyarakat, bahwa bencana ini bukan pertama kali terjadi. Di awal tahun ini saja, sudah ada tiga bencana yang terjadi berturut-turut sejak Januari hingga saat ini. Mulai dari longsor di Agam yang terjadi di bulan Januari, banjir bandang yang menyapu Tanah Datar yang terjadi di bulan Februari, hingga meletusnya gunung Marapi dan banjir yang merendam beberapa daerah di Sumbar pada awal hingga akhir Maret lalu.
Tentu saja hal ini menjadi perhatian masyarakat luas, bukan hanya masyarakat Sumatera Barat saja, tetapi juga sudah menjadi berita dan headline di tingkat nasional. Jika kita mencari berita kebencanaan yang terjadi di awal tahun 2024, salah satu sumber berita kebencanaan yang paling banyak, datangnya dari Sumbar. Menurut BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), dalam rentang waktu 4-10 Maret saja, sudah lebih dari 30 kejadian bencana terjadi di Sumbar.
Sejak awal tahun, cuaca ekstrem memang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu di daerah Jawa Tengah, NTB, hingga Sumatera Barat, yang berdampak pada terjadinya banyak bencana alam seperti longsor dan banjir. Tak heran, mengingat Indonesia merupakan negara ‘langganan’ bencana, karena berada pada ring of fire, atau kawasan api pasifik yang membuat negara kita sering diguncang gempa dan disapa tsunami.
Bencana Yang Tak Kunjung Sirna
Bencana datang silih berganti, seakan tak memberi ruang untuk bernapas. Lantas, apakah ini ujian, atau justru teguran? Mungkin hal ini yang harus direnungi oleh semua unsur masyakarakat, mulai dari ‘akar rumput’, hingga pemangku kepentingan yang duduk di kantor-kantor pemerintah pemilik mobil berplat merah.
Memang, kita tidak bisa serta-merta mengaitkan semua bencana yang terjadi dengan urusan agama. Tetapi, tak ada salahnya juga bencana yang menimpa dijadikan pelajaran, atau dalam bahasa Arab disebut dengan Ibrah. Terlebih lagi, melihat fakta bahwa masyarakat Sumatera Barat cukup konservatif dalam beragama, dan nuansa keagamaannya sangat kental dibanding masyarakat di daerah lain. Dengan slogan “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”-nya, menjadikan masyarakat Sumbar tak dapat dipisahkan dengan agama.
Jika dilihat sebagai ujian, maka sudah selayaknya kita sebagai hamba berhusnuzan kepada Sang Pencipta. Sesuai janji dalam kitab suci-Nya, bahwa Ia tidak akan memberikan ujian kepada hamba-Nya melebihi batas kemampuan mereka. Akan tetapi, tidak ada salahnya juga jika kita mencoba melihat dari sudut pandang yang lain, memandang bahwa ini merupakan teguran dari-Nya. Mungkin saja, kita terlena, lupa, dan terlalu fokus dengan dunia, sehingga kita melupakan-Nya.
Pendidikan keagamaan dan kealaman sudah diajarkan sejak dini oleh para Ninik-mamak dan Bundo kanduang di masyarakat Minang. Salah satu ajaran pentingnya yaitu menjaga keseimbangan alam dengan senantiasa menjaga tindak-tanduk dan perilaku, baik itu menjaga ucapan, pikiran, maupun perbuatan. Ajaran inilah yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Karena pada dasarnya, masyarakat Minang tidak memberi perhatian khusus atau mengangungkan suatu kenampakan alam tersentu seperti gunung, danau, hutan dsb. untuk ‘dikeramatkan’, malah justru kenampakan alam yang kaya di Sumatera Barat ini dipandang sebagai bukti nyata dari keagungan Tuhan, dan harus dijaga sebagai bukti penghambaan kita kepada-Nya. Yang salah adalah orang-orang yang mengkultuskan suatu tempat, dan mengaitkan segala bencana dengan hal-hal mistis yang tidak berdasar kepada bukti-bukti ilmiah dan agama.
Dimana Pemerintah?
Setiap kali terjadi bencana, seolah memang sudah menjadi template-nya, masyarakat terbelah menjadi banyak kelompok. Ada yang dengan sigap menggalang dana dan menyingsingkan lengan, membantu turun ke lapangan menjadi relawan, hingga masyarakat yang sibuk mengaitkan berbagai bencana dengan ramalan dan ajian-ajian mistis, seakan-akan bencana itu sudah tertulis puluhan ribu tahun sebelumnya. Kelompok yang paling parah, yaitu orang-orang yang mengaitkan bencana alam yang terjadi dengan politik. Mereka mengatakan bahwa bencana ini terjadi karena kecurangan pemilu, ketidakadilan, hingga hilangnya dukungan masyarakat terhadap paslon tertentu. Miris sekali melihatnya.
Seolah bukan merupakan kerja bersama, perihal bencana diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Terlepas dari tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam menyediakan bantuan kepada masyarakat ketika bencana, banyak orang seringkali lupa, bahwa ada keterlibatan dan tanggung jawab mereka juga di sana. Pertanyaan yang selalu terlontar ketika bencana adalah: “Di mana peran pemerintah?”.
Menjawab hal itu, pemerintah daerah –dalam hal ini Pemprov Sumbar dan Pemkab/Pemkot terkait- menerjunkan banyak tim dan relawan untuk mengevakuasi korban, dan menampung korban terdampak bencana. Pemerintah setempat tentunya selalu bekerja sama dengan berbagai stakeholder dan organisasi kemanusiaan, seperti BNPB, BPBD, PMI, hingga organisasi-organisasi kemanusiaan lainnya. Hal ini jelas membuktikan bahwa pemerintah tidak diam saja menghadapi bencana yang tak diharapkan datangnya ini. Bahkan, bantuan tak hanya datang dari pemerintah daerah saja.
Tercatat ada tiga orang menteri yang datang mengunjungi Pesisir Selatan kemarin. Mereka adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, hingga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Turut hadir kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto. Melansir dari infopublik.id, total bantuan yang disalurkan mencapai 250 juta rupiah untuk Pemprov Sumbar, 350 juta rupiah untuk Pemkab Pesisir Selatan, 250 juta untuk Pemkab Padang Pariaman, dan 150 juta masing-masing untuk Pemkab Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai serta Pemkot Padang.
Meskipun begitu, masih banyak masyarakat yang seolah tak puas dengan bantuan yang diberikan. Mereka menuntut lebih, menuntut hunian tempat tinggal, kebun-kebun, ternak, serta parak karambia milik mereka segera diperbaiki. Padahal, fokus utama bantuan bencana yang diberikan pemerintah daerah dan pusat adalah untuk pemulihan pasca-bencana, seperti pemulihan ekonomi, infrastruktur publik, dan banyak fasilitas kesehatan hingga pendidikan yang terdampak.
Penanggulangan Bencana Kerja Bersama
Seharusnya, masyarakat tidak hanya diam dan berpangku tangan, duduk termenung menunggu huluran tangan dan bantuan saja. Masyarakat juga harus proaktif dan melakukan langkah-langkah preventif untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh bencana alam. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, pulau Sumatra memang kerap digoyang bencana. Hal ini seharusnya membuat masyarakat sadar akan bahaya yang akan ditimbulkan jika tidak ada langkah-langkah konkret untuk menanggulanginya.
Masyarakat harus bekerja bersama pemerintah dalam mewujudkan masyarakat tangguh dan sadar bencana, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir pantai dan daerah rawan bencana seperti bantaran sungai. Pemerintah juga perlu lebih gencar merealisasikan program-program penanggulangan bencana; di antaranya yaitu perekrutan dan pelatihan kader relawan, membangun lebih banyak kampung tangguh bencana, dan menyediakan hotline dan fasilitas-fasilitas yang memadai. Perlu diingat, bahwa tidak ada yang mengharapkan terjadinya bencana alam, dan penanggulangan serta pemulihan pasca bencana merupakan kerja kita bersama.
Muhamad Hafidz Ar Rizki
Mahasiswa pada program studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Imam Bonjol Padang. Artikel ilmiah popular ini dibuat untuk memenuhi tugas Ujian Tengah Semester pada mata kuliah Menulis Ilmiah. (HP: 0821-1267-0514)
