webtorial pemprov sumbar
Sumatera Barat baru saja merayakan hari jadi yang ke-78, pada 1 Oktober 2023. Perayaan tersebut merupakan yang kelima kali sejak Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan pada 22 Juli 2019 lalu. Penetapan tanggal 1 Oktober sebagai hari jadi merunut kepada peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1945, di mana pada waktu itu terjadi pengambilalihan kekuasaan pemerintahan oleh anggota konstituante atau DPRD (Komite Nasional Indonesia Daerah/ KNID) Sumatera Barat dari tangan pemerintahan penjajahan Jepang.
Merunut perjalanan pembahasan hingga penetapan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang Hari Jadi Sumatera Barat, berangkat dari pemikiran untuk meningkatkan citra daerah, membangkitkan semangat dan kecintaan kepada daerah. Tahun 2018 lalu DPRD Provinsi Sumatera Barat menggagas sebuah rancangan peraturan daerah tentang hari jadi. Melalui penggunaan hak usul prakarsa, DPRD melalui Komisi I menyusun dan membahas Ranperda serta melakukan berbagai kajian dengan melibatkan berbagai unsur terkait agar hari jadi bisa ditetapkan dan diterima oleh semua pihak.
Merangkum data perjalanan pembahasan Ranperda tersebut, dalam prosesnya ada beberapa opsi. Beberapa momentum perjalanan sejarah yang akan dijadikan sebagai hari jadi daerah antara lain pembentukan unit pemerintahan kawasan pesisir barat Pulau Sumatera, Hoofdcomptoir van Sumatera Westkust oleh VOC pada tahun 1609. Kemudian ada opsi lain yakni tanggal 29 November 1837 dimana terjadi perubahan status unit pemerintahan Hoofdcomptoir van Sumatera Westkust menjadi Government van Sumatera Westkust.
Opsi lainnya, adalah pembentukan keresidenan Sumatera Barat atau Sumatora Nishi Kaigun Shu oleh Pemerintahan Penjajahan Jepang pada tahun 1942. Berikutnya, pembentukan keresidenan Sumatera Barat sebagai bagian dari Provinsi Sumatera yang ditetapkan berdasarkan Besluit RI/I tanggal 8 Oktober 1945. Ada lagi opsi momen pembentukan Provinsi Sumatera Tengah Riau dan Jambi pada tahun 1950 serta tanggal 9 Agustus 1957 yaitu momen pembentukan Provinsi Sumatera Barat Riau dan Jambi berdasarkan UU nomor 19 tahun 1957.
Terkait banyaknya opsi hari jadi tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kajian yang melibatkan para pakar, tokoh-tokoh masyarakat dan unsur terkait lainnya untuk mencari satu kesepakatan yang bisa dijadikan sebagai titik krusial untuk ditetapkan sebagai hari jadi.
Dalam rangkaian pembahasan maka mencuatlah satu peristiwa heroik para anggota konstituante Sumatera Barat pada tanggal 1 Oktober 1945 yang mengambil alih kekuasaan Sumatora Nishi Kaigun Shu dari tangan Jepang. M. Syafei dan kawan-kawan merasa geram karena sudah hampir tiga bulan proklamasi namun Jepang masih belum sepenuhnya melepas seluruh jajahannya di daerah-daerah. Akhirnya, momen tersebut disepakati sebagai hari jadi Sumatera Barat dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2019 pada tanggal 22 Juli 2019.
Seluruh pihak sepakat, momen tersebut merupakan hari jadi Sumatera Barat bukan hari jadi provinsi karena Provinsi Sumatera Barat ditetapkan berdasarkan undang-undang, terbaru adalah UU nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Sementara Hari Jadi Sumatera Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat nomor 4 tahun 2019.
Kembali ke Sumatera Barat hari ini, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka peringatan hari jadi, Minggu 1 Oktober 2023 lalu menyampaikan torehan-torehan prestasi yang sudah diraih, meskipun berbagai kendala tetap ada dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Menurut Mahyeldi, dari masa ke masa kepemimpinan di Sumatera Barat telah berbuat secara maksimal. Pemerintahan daerah bahu membahu bersama pemerintahan kabupten dan kota serta instansi vertikal, BUMN/ BUMD hingga pengusaha dan berbagai komponen masyarakat telah berupaya dalam memacu pembangunan.
“Telah banyak hasil yang diraih dan dirasakan. Puas? Tentu saja tidak, karena pembangunan adalah proses yang berlangsung terus menerus, tidak akan pernah berhenti pada satu titik. Proses pembangunan akan selalu bergerak cepat sesuai dengan harapan dan kebutuhan manusia yang juga selalu berkembang,” ungkap Mahyeldi.
Mahyeldi menyampaikan berbagai capaian yang berhasil diraih hari ini, sebagai refleksi untuk menjadi pijakan dalam bergerak lebih maju lagi di masa depan. Menurutnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, Indek Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2017 IPM Sumatera Barat berada di angka 71,24, pada tahun 2022 meningkat menjadi 73,26, lebih tinggi dari capaian nasional yang hanya 72,91.
Menurut Mahyeldi, IPM tersebut terbantu oleh capaian di sektor pendidikan dan kesehatan. Rata-rata lama sekolah saat ini berada di 9,18 tahun dan harapan lama sekolah 14,10 tahun. Itu artinya lama sekolah anak-anak Sumatera Barat sudah berada di tahun kedua di perguruan tinggi. Selanjutnya, usia harapan hidup, saat ini berada di angka 69,90 tahun. Capaian ini tentu cukup melegakan sebagai daerah yang memang berharap kepada sumber daya manusia.
Selanjutnya di sektor ekonomi, angka kemiskinan Sumatera Barat tahun demi tahun terus mengalami penurunan. Pada tahun 2017, penduduk miskin Sumatera Barat berjumlah 364.510 jiwa atau 6,87 persen dari jumlah penduduk. Pada tahun 2020 kemiskinan mampu ditekan hingga ke angka 344.230 jiwa atau 6,28 persen.
“Walau sempat naik kembali pada tahun 2021 akibat dampak pandemi Covid-19, namun berkah upaya bersama angka kemiskinan tersebut kembali menurun menjadi 335.210 jiwa atau 5,92 persen pada tahun 2022,” ungkap Mahyeldi.
Kemudian, lanjut Mahyeldi, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas harga berlaku Sumatera Barat tahun 2020 sampai 2022 menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Dari Rp43,82 juta pada tahun 2020, meningkat menjadi Rp45,35 juta pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 mencapai Rp50,59 juta.
“Hampir semua lapangan usaha pada tahun 2023 mengalami peningkatan angka PDRB,, yang tertinggi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yakni sebesar 21,20 persen,” paparnya.
Dalam momentum peringatan hari jadi pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut, Mahyeldi merinci beberapa capaian prestasi yang berhasil ditorehkan selama tahun 2023. Sumatera Barat kembali berhasil meraih dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (PK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022. Dengan demikian, opini WTP telah berhasil diraih selama 11 kali berturut-turut sejak tahun 2011.
Secara bersamaan, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat menerima penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI Joko Widodo. Penghargaan tersebut merupakan bukti kesungguhan Pemprov Sumatera Barat di bidang pertanian.
Selain itu, Sumatera Barat meraih peringkat ketiga nasional Penetapan Standar Pelayanan Minimal Award (SPM Award) dari Menteri Dalam Negeri RI sebagai bukti keberpihakan Sumatera Barat kepada masyarakat miskin dan sekaligus wujud optimalisasi pemerataan pelayanan dasar di Sumatera Barat.
Sumatera Barat juga meraih Innovative Government Award (IGA) dari Menteri Dalam Negeri RI sebagai bukti tingginya inovasi Pemprov Sumatera Barat. Juga meraih penghargaan Kepala Daerah Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik tahun 2023 dari Menteri Ketenagakerjaan RI, penghargaan ‘Green Leadership Nirwasita Tantra 2022’ dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
Bukti keseriusan Pemprov Sumatera Barat di bidang pemberdayaan koperasi, ditunjukkan dengan raihan penghargaan Bintang Adidaya Jagadita dari Menteri Perindustrian RI. Sementara Lencana Satya Utama Inovasi Desa yang diberikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, merupakan bukti dari keberhasilan Pemprov Sumbar dalam pembinaan pemberdayaan masyarakat desa dalam menggunakan teknologi tepat guna sehingga bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Kontribusi Pemerintah Sumatera Barat terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak mendapatkan Anugerah KPAI 2023 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan Penghargaan Nirwasita Tantra 2022 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah bukti Pemprov Sumbar dinilai telah merumuskan dan menerapkan kebijakan dan program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan.
“Kemudian, penghargaan atas Penindakan dan Penegakan Hukum Terhadap Sindikasi Kejahatan Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari BP2MI, ini bukti bahwa kita telah berupaya melindungi PMI khususnya yang berasal dari Sumatera Barat, dan banyak penghargaan lagi lainnya yang diterima atas nama kita semua masyarakat Sumatera Barat,” tandas Mahyeldi.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi menyampaikan harapan, peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke-78 menjadi momentum untuk memotivasi seluruh elemen agar bekerja dan mengabdi lebih baik lagi demi kemajuan pembangunan daerah untuk mencapai Sumatera Barat terus maju menuju sejahtera, sesuai dengan tema yang diusung dalam peringatan hari jadi tahun 2023 ini.
“Pada setiap momen peringatan hari jadi, kita selalu mengundang para tokoh nasional untuk mendapatkan masukan dan saran karena kita tidak bisa melihat Sumatera Barat seutuhnya dengan segala permasalahan dan potensinya secara sendiri saja,” ungkap Supardi.
Seperti dalam kesempatan tersebut, menghadirkan Profesor Djohermansyah Djohan, tokoh Sumatera Barat yang saat ini menjadi Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri, pakar otonomi daerah yang menjabat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2010. Pada peringatan sebelumnya juga pernah menghadirkan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla yang merupakan “Urang Sumando” Sumatera Barat.
“Masukan dan saran para tokoh tersebut hendaknya menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk terus berkarya dan berinovasi dalam rangka memacu pembangunan mencapai kemajuan Sumatera Barat yang kita cintai,” pungkasnya. (*)
