PADANG : Pemerintah Kota Padang melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) bertekad menekan jumlah anak di bawah lima tahun (balita) penderita gizi buruk (stunting) hingga 14 persen tahun 2024. Upaya itu seiring dengan peningkatan perhatian dan kepedulian dalam penanganan balita kurang gizi karena disebut sebagai pertaruhan harga diri.
“Penanganan masalah stunting adalah pertaruhan harga diri. Kepedulian dan keseriusan pemerintah akan dipertanyakan bila angkanya tinggi,” kata Wakil Walikota Padang Ekos Albar selaku Ketua TPPS dalam Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Balai Kota Padang, Kamis (20/7/2023).
Untuk itu, lanjut Ekos, semua pihak harus lebih serius dalam menekan jumlah balita stunting di Kota Padang yang tercatat 1.234 kasus hingga Juni 2023. Jumlah tersebut harus terus ditekan di bawah 1000 kasus pada tahun 2024.
“Pada 2024 nanti harus bisa dientaskan hingga di bawah angka seribu kasus,” tambahnya.
Dia menegaskan, intervensi dari dinas dan instansi terkait sangat dibutuhkan. Baik intervensi sensitif maupun spesifik.
Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kota Padang Eri Senjaya dalam laporannya mengatakan, Forum Koordinasi PPS bertujuan membahas masalah yang dihadapi kelurahan dan kecamatan. Kemudian membahas solusi dan menentukan intervensi dalam penanganannya.
“Bertujuan membahas masalah yang dihadapi serta menentukan solusi serta intervensi dalam penanganannya,” kata Eri Senjaya.
Dalam Forum Koordinasi PPS itu juga hadir narasumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Perwakilan Sumatera Barat, Nova Dewita, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Srikurnia Yati. Hadir juga dari Bappeda dan Tim Penggerak PKK serta Satgas Stunting Kota Padang Dira Zahara. (DU)
