PADANG PARIAMAN- Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Rudy Repenaldi menekankan pentingnya perhatian terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Hendaknya hal tersebut masuk ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hal itu ditekankan Rudy saat menjadi pembicara pada lokakarya perumusan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Berketahanna Iklim (RAD PBI) yang Inklusif Kabupaten Padang Pariaman, yang berlangsung Rabu dan Kamis (5 sampai 6 April 2023). Lokakarya tersebut diselenggarakan oleh Pemkab Padang Pariaman bersama Perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI) Sumatera Barat melalui Voice for Inclusiveness Climate Resilience Actions (VICRA) VICRA.
“Selama ini masih jarang pembicaraan membahas isu ini, padahal dampaknya sangat besar. Ke depan ini perlu menjadi perhatian dan dimasukkan ke dalam dokumen RPJMD,” kata Rudy.
Dia menegaskan, kelompok kerja Pembangunan Berketahanan Iklim yang Inklusif Kabupaten Padang Pariaman yang sudah dibentuk melalui SK Bupati Padang Pariaman Nomor 84/KEP/BPP/2023 harus serius membahas isu tersebut. Hal itu untuk membuktikan keseriusan pemerintah daerah dalam mengendalikan perubahan iklim mulai dari mitigasi, adaptasi dan resiliensi.
Rudy mengungkap, berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2021, Kabupaten Padang Pariaman menempati urutan ke enam daerah rawan bencana di Provinsi Sumatera Barat dengan risiko yang tinggi.
Sementara berdasarkan daftar lokasi dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (KPBI), Padang Pariaman masuk ke dalam lima besar daerah dengan potensi bahaya dan kerentanan yang juga tinggi dalam perubahan iklim.
“Kejadian bencana dalam satu tahun terakhir berdampak besar, kerugian mencapai Rp10 milyar yang memberikan dampak pada sektor pertanian, kesehatan, kualitas dan kuantitas air, pesisir pantai, peternakan, infrastruktur dan masyarakat terutama kelompok rentan,” ujarnya.
Menurutnya, dalam banyak kasus, kelompok rentan tidak setara dalam hal kesempatan untuk mengakses layanan kesehatan, pengetahuan, pendidikan dan pekerjaan yang berkualitas, serta ketidaksetaraan dalam hal perwakilan suara dan politik yang menjadi dasar dari keterpaparan dan kerentanan yang berkelanjutan akibat bahaya iklim.
Untuk itu, lanjutnya, kegiatan-kegiatan lapangan perlu memperhatikan keterwakilan perempuan sebagai penerima manfaat yang berkelanjutan. Dia menegaskan, perempuan lebih konsisten melaksanakan kegiatan, terutama bagi ibu-ibu yang bekerja di rumah.
Pembicara lain dalam lokakarya tersebut, Apriwan yang merupakan Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Andalas menegaskan tentang tata kelola inklusif untuk perubahan iklim. Cuaca ekstrim berdampak serius dan akan menjadi lebih luas jika tidak dilakukan pengendalian.
“Di Indonesia ini sudah menjadi amanat pembangunan nasional, bagian penting di platform SDG’s, juga sebagai amanat Paris Agreement yang diharapkan platform pembangunan berketahanan iklim menjadi pedoman dalam penyusunan aksi di daerah,” katanya.
Sementara itu, Distric Coordinator VICRA PKBI Sumatera Barat Suci Kurnia Sari menjelaskan, perumusan RAD PBI yang inklusif akan menghasilkan draft RAD yang saling terintegrasi antara program kerja strategi masing-masing OPD berbasis ketahanan iklim yang sesuai dengan nomenklatur dan kodefikasi program berketahanan iklim dalam Permendagri 90/2019 dan kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021.
“Kajian awal yang mendalam dan detail menjadi sangat penting dalam penyusunan dokumen sehingga menghasilkan draft yang efektif dan tepat sasaran sesuai amanat dari ketentuan tersebut,” ujarnya.
Lokakarya tersebut dikawal dengan review beberapa dokumen pemerintah daerah yang relevan. Kepala dinas bersama para kepala bidang terkait mengawali kerangka kerja dengan mengidentifikasi faktor lingkungan internal-eksternal hingga besaran pembiayaan dan sumbernya. Akan ada pertemuan lanjutan untuk meneruskan draft RAD PBI yang Inklusif melalui tim finalisasi yang nantinya juga akan di-SK-kan oleh Bupati Padang Pariaman. */F
