PADANG- Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) berencana akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara menuntut pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aksi unjuk rasa akan diikuti oleh 680 ribu orang tenaga honorer di seluruh Indonesia.
Rencana aksi unjuk rasa tersebut mengemuka dalam Rapat Kordinasi Wilayah (Rakorwil) dan Konsolidasi FHK2I di Gedung Pramuka, Jalan Pramuka Padang, Sumatera Barat, Sabtu (6/2). Aksi tersebut rencananya akan digelar pada Rabu (10/2) mendatang guna menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan diskresi atau surat perjanjian hitam di atas putih untuk mengangkat Honorer K2 menjadi PNS.
Dalam Rakorwil yang dihadiri oleh anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan dan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo, Ketua FHK2I Sumatera Barat Abuzar meminta Komisi II DPR RI dapat menyampaikan tuntutan tenaga honorer tersebut kepada pemerintah.
” Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi oleh pemerintah, seluruh tenaga honorer akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara dan mengumpulkan koin untuk pemerintah,” kata Abuzar.
Dalam rencananya, jika aksi unjuk rasa itu tidak dihadiri oleh Presiden Jokowi, pengunjuk rasa akan tetap bertahan di depan istana sampai tuntutan dikabulkan. Menurutnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mengangkat tenaga honorer K2 menjadi PNS jika hanya sekedar alasan tidak memiliki anggaran.
Dalam Rakorwil yang juga dihadiri oleh Ketua Umum DPP FHK2I Andi Nurdiansyah dan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Yunafri itu, juga dilakukan pembubuhan tandatangan untuk Mosi Tidak Percaya kepada Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi. Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan juga ikut menandatangani mosi tersebut bersama Korwil dan Korda FHK2I se Sumatera Barat.
Rakorwil FHK2I yang bertemakan “Mewujudkan Honorer K2 yang Tertinggal menjadi PNS” itu juga dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Padang Asnel, Ketua PGRI Sumatera Barat Didi Suprijadi, Staf Ahli Komisi II DPR RI Iwan Alidarman dan Ketua Investigasi dan Intimidasi DPP FHK2I Rianto. (baim)
Komentar