PADANG – Sebanyak 20 pejabat mengincar kursi kepala dinas untuk tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Padang. Tiga jabatan eslon II yang tengah kosong tersebut adalah Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
Ketua Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II/b, Asnel mengatakan, kran seleksi terbuka sudah dibuka sejak 17 Januari hingga 6 Februari 2017 lalu. Sebanyak 23 berkas masuk ke meja panitia seleksi.
“Setelah melalui proses seleksi administrasi, dari 23 peserta, hanya 20 orang yang lolos,” terang Asnel, Kamis (9/2) itu.
Seluruh pejabat itu kini mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar melalui sistem Computer Asisted Test (CAT) di ruangan milik Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Balaikota Padang, Kamis (9/2) pagi.
Dia menerangkan, 20 pejabat yang mengikuti seleksi umumnya pejabat yang bertugas di lingkup Pemko Padang. Posisi Kepala Dinas Pendidikan paling banyak peminat, yaitu 9 orang. Kemudian untuk jabatan Kepala Dinas Pemuda Olahraga diikuti oleh enam orang dan posisi Kepala Dinas Pertanian diikuti oleh lima orang pejabat.
Sembilan pejabat yang berkompetisi untuk jabatan Kepala Dinas Pendidikan adalah Barlius, Syafri Atmi, Hakim, Muhammad Hasbi, Razali, Eri Sendjaya, Setrial, Doris Y, serta Witra Dewi. Sedangkan enam pejabat yang ikut seleksi Kadispora adalah Azwin, Yuherdi, Afriadi, Hermansyah, Desmon Danus, serta Arfian. Kemudian, untuk posisi Kadis Pertanian diikuti oleh Syahrial Kamat, Syaiful Bahri, Oktavia Delri, Mairizon, serta Edi Dharma.
“Sementara tiga orang yang tidak lolos dikarenakan masih belum mencukupi syarat untuk jabatan eselon II/b,”terangnya.
Seluruh pejabat akan mengikuti proses yang cukup panjang. Setelah mengikuti proses seleksi kompetensi dasar, nantinya masing-masing peserta akan melakukan presentasi dan Focus Group Discussion (FGD). Setelah jumlahnya mengerucut, tiga nama terbaik di masing-masing posisi diserahkan kepada Walikota Padang.
“Usai itu tiga terbaik akan diserahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan diumumkan,” tutupnya. (der)
