PADANG–PSB Online menuai Protes. Forum Komunikasi Anak Nagari (F-KAN) Pauh IX mendatangi gedung dewan banyak anak kemenakan mereka terancam gagal masuk SMA. Kedatangan mereka pada Senin lalu ke Gedung Dewan memohon bantuan agar anak-anak mereka bisa tetap bersekolah di SMA 16 yang berada di lingkungan mereka. .
Menurut tokoh masyarakat setempat, Syamsuar Makmur Sutan Rajo Batuah dengan sistem penerimaan PSB online sekitar 115 orang anak kemenakan mereka tidak dapat diterima disekolah didaerah mereka. Padahal sekolah tersebut berdiri di atas tanah ninik mamak orang Kuranji. Dulunya, tanah diwakafkan agar anak-anak sekitar dapat bersekolah disana.
“Padahal Pemko telah mencanangkan program wajib belajar. Sementara dengan PSB online mereka tidak bisa diterima. Sarana dan prasarana setiap sekolah berbeda. Tidak hanya di Kuranji, tapi hampir di seluruh daerah pinggiran. Seharusnya ada persyaratan khusus untuk daerah pinggiran. Jika masih seperti itu, persoalannya akan sama setiap tahunnya,” papar Syamsuar saat bertemu dengan anggota Dewan.
Dengn kondisi demikian, ditegaskan Syamsuar, sebelum permasalahannya selesai, mereka tidak akan membuka penyegelanterhadap sekolah yang telah mereka lakukan beberapa waktu sebelumnya. Mereka ingin melihat keseriusn dean dan Pemko Padang menyelesaikan masalah ini.
Pada pertemuan dengan Dewan Senin itu, Komisi IV DPRD Padang berjanji akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang mempertanyakan persoalannya. “Tapi kami batal memanggil pihak Disdik,” ungkap ketua komisi IV DPRD Kota Padang, Zulhardi Z Latif kepada padangmedia.com, Selasa (14/7)
Pasalnya, pihak Disdik sudah memberi keterangan kepada pihak DPRD menyangkut hal itu. Bahkan sudah memberikan solusinya. “Peraturan dan ketetapan mengenai PSB online tidak bisa diubah karena dalam program itu sudah dibuatkan acuan dan sistimnya secara teknis dan online. Jadi tidak mudah mengubah program yang telah dibekukan dan dibuat sedemikian rupa.
Menurut Zulhardi, Disdik telah mengajukan administrasi pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang baru di sana. Sekolah inilah yang diharapkan akan menampung pelajar yang yang tidak diterima di SMA 16 Kuranji Padang . Secara administrasi persiapan untuk SMK itu sudah selesai. “Tinggal menunggu surat dari Wako. Jadi itulah solusi yang dicarikan Disdik. Jadi kita tidak perlu menghadirkan pihak Disdik ke gedung Dewan lagi,” jelasnya. anya.
Namun selaku wakil rakyat dia berharap Walikota Padang menyetujuinya. Kedepannya DPRD akan melihat apakah usulan disetujui wako atau tidak. (baim).