Wujud Nasionalisme di Selembar Rupiah

Melda
By Melda November 29, 2015 23:00

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia mencatat, rupiah yang kita pegang saat ini tidak diperoleh dengan mudah. Perlu perjuangan yang tidak sedikit untuk menerbitkan rupiah pertama kali sebagai simbol sebuah negara yang berdaulat. Di sisi lain, pengabaian rupiah telah menggoyang kedaulatan negara, yakni dengan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bila ditengok ke belakang, saat tentara Belanda menduduki Indonesia untuk kedua kalinya, mereka mengeluarkan mata uang bernama Gulden NICA dan berupaya menarik mata uang Jepang ‘Gulden Hindia Belanda’ yang sebelumnya beredar. Namun, Presiden RI Soekarno dengan tegas menolak mata uang tersebut dan menyatakannya ilegal. Pasalnya, mata uang yang terbit tahun 1943 itu menampilkan gambar Ratu Wilhelmina, (Kepala Negara Belanda saat itu), lengkap dengan lambang kerajaan serta dicetak dalam bahasa Belanda.

Soekarno dan para pemimpin Indonesia lainnya sadar betul bahwa mata uang merupakan salah satu dari simbol kedaulatan negara. Karenanya, pemerintah Indonesia yang belum lama memproklamirkan kemerdekaannya mulai mengambil langkah-langkah untuk menerbitkan uang sendiri. Tetapi, perjuangan pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak mudah. Selain sumber daya untuk mencetak uang tidak kecil, tentara Sekutu juga berusaha menyerang pabrik percetakannya guna mencegah penerbitan uang tersebut.

Akhirnya, pada 30 Oktober 1946, Pemerintah Indonesia menerbitkan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) sebagai alat pembayaran yang sah. ORI ikut menggelorakan semangat perlawanan terhadap penjajah. Pada Mei 1946, saat suasana di Jakarta genting, Pemerintah RI memutuskan untuk melanjutkan pencetakan ORI di daerah pedalaman, seperti di Jogjakarta, Surakarta dan Malang.

Setelah ORI lahir, bukan berarti mata uang resmi pemerintah tak mengalami kendala. Setelah agresi militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947 dan agresi militer Belanda II 19 Desember 1948, hubungan antar daerah sangat sulit, terutama antar pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Oeang Repoeblik Indonesia Daerah (ORIDA) kemudian diterbitkan oleh beberapa daerah berdasarkan izin pemerintah pusat guna memecahkan dan mengatasi persoalan kekurangan uang tunai akibat terputusnya komunikasi normal antara pusat dan daerah.

Indonesia pernah pula memiliki uang Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1 Januari 1950. Namun, uang RIS tersebut tak bertahan lama dan ditarik dari peredaran pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada tanggal itu pula secara resmi RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Uang logam pertama kali diterbitkan pemerintah Indonesia pada tahun 1951. Sedangkan uang kertas pertama kali yang dikeluarkan Bank Indonesia adalah uang kertas emisi tahun 1952 dan diedarkan tanggal 2 Juli 1953. Bank Indonesia sendiri baru resmi berdiri pada tanggal 1 Juli 1953 berdasarkan UU Pokok BI tahun 1953 (UU nomor 11/1953) untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank.

Rupiah pernah mengalami sanering atau pengurangan nilai pada tahun 1959 dan 1965. Setelah masa Orde Baru, BI kemudian diberi kewenangan untuk mencetak dan menerbitkan uang, baik dalam bentuk koin maupun uang kertas, serta mengatur peredarannya di Indonesia. Hal ini terus berlanjut hingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang mendorong penerbitan uang NKRI pada tanggal 17 Agustus 2014 lalu.

Dalam perjalanannya, rupiah telah beberapa kali mengalami pergantian fisik. Namun, yang esensi bukan sekadar pergantian fisik tersebut, tapi rupiah sebagai simbol negara yang tak lepas dari catatan sejarah bangsa ini. Saat kondisi politik memanas dan tak kondusif di sekitar tahun 1997 dan 1998, rupiah menjadi tak terkendali. Ekonomi masyarakat Indonesia secara massif pun terpuruk.

Begitupun saat Pulau Sipadan dan Ligitan terlepas dari pangkuan bumi pertiwi. Salah satu alasan majelis hakim ternyata hanya sederhana: masyarakat di wilayah itu sudah lama tak menggunakan rupiah. Sesuatu yang ironis sekaligus membukakan mata bahwa betapa selama ini kita telah mengabaikan rupiah.

Berangkat dari pengalaman buruk itu, pemerintah Indonesia kemudian mulai mewajibkan penggunaan rupiah di wilayah NKRI. Undang-Undang Mata Uang nomor 7 tahun 2011 menempatkan Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara Indonesia. Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan dalam kegiatan perekonomian di wilayah NKRI guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia.

Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) kemudian mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah NKRI. Pemberlakukan kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi non tunai efektif dilakukan sejak 1 Juli 2015. Sementara kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi tunai telah diberlakukan sejak diundangkannya UU Mata Uang pada 28 Juni 2011.

PBI ini juga mengatur pencantuman harga dalam Rupiah. Misalnya, di wilayah-wilayah perbatasan seperti Batam, Bintan, Sebatik dan lain-lain, harga barang selama ini dicantumkan dalam mata uang negara tetangga, maka saat ini harus dicantumkan dalam rupiah. Begitu juga promo-promo yang dilakakan travel agent, seharusnya sudah menggunakan rupiah, tidak lagi dolar seperti yang selama ini dilakukan.

Uang NKRI Pertama

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 69 pada 17 Agustus 2014 yang lalu, mencatat momentum sejarah baru lagi bagi rupiah. Untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengeluarkan pecahan uang yang bertuliskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mata uang NKRI yang pertama ini baru untuk pecahan Rp100.000. Uang yang beredar selama ini masih berlaku dan kalau sudah lusuh akan ditarik secara bertahap dari peredaran. Ke depan, seperti diungkapkan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, seluruh pecahan uang NKRI secara bertahap akan dikeluarkan selama tiga tahun ke depan.

Secara kasat mata, uang NKRI tersebut nyaris sama dengan uang pecahan Rp100.000 sebelumnya yang sudah lama beredar di masyarakat. Perbedaan yang cukup mencolok pada uang lama dengan uang pecahan emisi 2014 adalah tulisan Bank Indonesia diganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pada uang sebelumnya yang menandatangani hanya Gubernur BI dan Deputi Gubernur BI. Sedangkan di uang NKRI tersebut yang menandatangani adalah Gubernur BI dan Menteri Keuangan.

Perbedaan lainnya adalah penulisan gelar lengkap tokoh proklamasi yang menjadi latar bagian depan uang tersebut, yakni Dr. (H.C) Ir. Soerkarno dan Dr. (H.C) Drs Mohammad Hatta. Sebelumnya hanya DR.IR.Soekarno dan DR.H.Mohammad Hatta.

Uang NKRI berarti dijamin kedaulatannya oleh pemerintah dan negara terlibat langsung dalam penerbitannya. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang di mana pemerintah mempunyai peran dalam menentukan kriteria dan bentuk uang yang akan beredar di  Indonesia. Sementara BI, bertanggung jawab melakukan pengawasan dan peredarannya sebagai perannya dalam pemegang otoritas moneter.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara mengatakan, penggantian tersebut bukan tanpa alasan dan makna. Penggunaan beberapa kata ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia’ serta tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam uang rupiah kertas tersebut menegaskan makna filosofis rupiah sebagai simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia.

Karena itu, masyarakat Indonesia wajib menggunakan uang rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI termasuk di daerah terpencil dan daerah terluar Indonesia. Penghargaan warga negara Indonesia pada mata uangnya sendiri akan mendorong kedaulatan rupiah dan pada akhirnya diharapkan akan sejajar dengan mata uang utama dunia lainnya, katanya.

Penggunaan mata uang rupiah dalam setiap transaksi di NKRI merupakan wujud kecintaan dan nasionalisme pada bangsa ini. Bila seluruh lapisan masyarakat Indonesia menghargai dan mencintai rupiah, tentu rupiah bisa berdaulat di negeri sendiri dan juga dihargai di mata dunia. (Penulis Melda Riani, wartawan di www.padangmedia.com)

Melda
By Melda November 29, 2015 23:00
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*