Warga Pasa Gadang Datangi DPRD Padang Tolak Krematorium

Melda
By Melda October 30, 2015 18:08
Warga Pasa Gadang dan jamaah Masjid Muhammadan mendatangi DPRD Padang menolak izin krematorium. (baim)

Warga Pasa Gadang dan jamaah Masjid Muhammadan mendatangi DPRD Padang menolak izin krematorium. (baim)

PADANG — Puluhan  warga Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan yang juga merupakan jamaah Masjid Muhamaddan mendatangi gedung DPRD Kota Padang, Jumat (30/10). Kedatangan mereka guna menyampaikan penolakan terhadap kehadiran dan operasional krematorium (tempat pembakaran mayat) milik Himpunan Bersatu Teguh (HBT) yang berdekatan dengan masjid itu dan di tengah pemukiman warga.

 Dalam aksi demo itu Amirul Mukminin dari perwakilan warga/jamaah mengatakan, keberadaan krematorium tersebut dinilai cukup meresahkan. Pasalnya lokasi krematorium hanya berjarak sekitar 40 meter dari masjid. Ini tidak etis. Ketika masyarakat sedang beribadah, didekatnya ada pembakaran mayat.

“Di Padang kan banyak lokasi lain yang bisa dijadikan tempat pembakaran mayat. Kenapa mesti dipilih lokasi yang berdekatan dengan masjid,” katanya.

 Hal senada dikatakan Rudi Darwis, Ketua RT 02 RW 03 Kelurahan Pasa Gadang. Sejak mulai berdirinya krematorium itu, masyarakat sudah menolak keberadaannya. Bahkan berbagai upaya penolakan sudah dilakukan, di antaranya mengirim surat penolakan ke lurah, Camat Padang Selatan.

“Bahkan sudah diadakan pertemuan di kantor camat dihadiri Bapedalda. Namun kenyataannya krematorium itu tetap berdiri dan malah sudah beroperasi,” katanya.

 Ini bertentangan juga dengan budaya masyarakat setempat.”Setelah berbagai pertemuan dan mediasi tidak menemui hasil, makanya kami mengadukan ke DPRD Padang. Kami mendesak DPRD Padang untuk mencabut izin krematorium dan menghentikan operasionalnya sampai ada keputusan yang pasti,” ungkapnya.

 Kedatangan puluhan warga itu diterima Ketua DPRD Padang Erisman didampingi sejumlah anggota DPRD di antaranya Ilham Maulana, Helmi Moesim, Osman Ayub, Azirwan dan lainnya.

Erisman menyatakan, aspirasi masyarakat yang disampaikan itu akan dipelajari lebih lanjut dan didelegasikan ke komisi terkait. “Persoalan ini menyangkut banyak sisi, mulai dari izin bangunan, dampak lingkungan dan sosial kemasyarakatan. Nanti akan kita disposisi ke lintas komisi yakni Komisi I, Komisi III dan Komisi IV,” kata Erisman.(baim)

Melda
By Melda October 30, 2015 18:08
Loading...
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Loading...