Warga Kembali Demo Tolak Krematorium HBT

Melda
By Melda March 22, 2017 19:04
Demo warga menolak krematorium HBT di kawasan Pondok, Rabu (22/3). (ist)

Demo warga menolak krematorium HBT di kawasan Pondok, Rabu (22/3). (ist)

PADANG – Massa kembali melakukan aksi unjuk rasa menolak keberadaan krematorium milik HBT (Himpunan Bersatu Teguh), Rabu (22/3). Masaa merupakan jemaah masjid dan massa yang tergabung dalam Kelompok Majelis Masyarakat Minangkabau Kota Padang.

Massa berkumpul sejak pukul 12.00 WIB dan sekitar pukul 14.30 WIB langsung menuju Rumah Duka Himpunan Bersatu Teguh (HBT) untuk menuntut agar tempat kremasi (krematorium) di jalan Kelenteng Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Sumatera Barat tersebut ditutup karena berada di lokasi pemukiman penduduk.

“Kami kembali melakukan aksi protes ini karena belum ada solusi dari persoalan yang telah berlarut- larut. Kami ingin tidak ada lagi prosesi kremasi dilakukan di tempat ini,” kata orator aksi, Irfianda Abidin, saat melakukan aksi di depan Rumah Duka HBT.

Jika tidak diindahkan, Irfianda mengancam akan mengeksekusi langsung dan mengeluarkan seluruh peralatan mereka saat melakukan pembakaran mayat.

Menurut Ketua Majelis Masyarakat Minangkabau itu, Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa jika ada hukum adat, maka pemerintah tidak berhak melakukan intervensi. Kalau memang izinnya sudah dikeluarkan, ia meminta agar pemerintah mencabut kembali izin tersebut.

“Kami ingatkan tolong tutup tempat ini karena nanti bisa memicu kericuhan antar etnis di kota ini. Pemerintah Kota Padang harus mencabut seluruh izin dan rekomendasi yang telah dikeluarkan terkait opersional krematorium tersebut. Apabila dalam waktu dekat tidak ada solusi, maka kami akan lebih banyak melakukan aksi. Kami tidak ingin bernegosiasi lagi. Kami hanya ingin mereka melakukan kremasi di kawasan Gunung Padang dan Bungus,” ujarnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang, Japeri yang datang pada saat itu meminta peserta aksi untuk bersabar dalam menyikapi persoalan itu. Karena, pihak Pemko akan segera mencari solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

“Kami akan mempertemukan pihak HBT dengan perwakilan warga pada Jumat (25/3) mendatang untuk bermusyawarah mencari jalan terbaik dari persoalan ini,” katanya.

Ia mengakui, terkait krematorium ada Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1987 tentang penyediaan tempat dan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman umum (TPU). Dalam PP tersebut, krematorium memang tidak berada di lokasi padat penduduk dan harus memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan.

“Kalau memang harus ada perda yang dikeluarkan terkait lokasi krematorium ini, nanti akan difasilitasi. Namun, semua harus berdasarkan hasil musyawarah,” kata Kakan Kemenag Kota Padang tersebut.

Sementara, Kapolresta Padang Kombes Pol Chairul Aziz mengatakan, karena saat ini HBT telah memiliki izin resmi dari Pemko Padang, tentu harus dibatalkan dahulu agar prosesi kremasi bisa dihentikan di lokasi itu. Ia menyarankan massa untuk mengajukan pembatalan izin tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Apabila PTUN mengeluarkan keputusan untuk membatalkan izin itu, maka lokasi ini jelas tidak boleh dipergunakan untuk melakukan pembakaran mayat,” ujarnya.

Massa unjuk rasa akhirnya membubarkan diri saat masuknya waktu Ashar. Namun, ratusan personil polisi masih siap siaga melakukan penjagaan di depan pintu masuk Rumah Duka HBT. (baim/mrnst)

Melda
By Melda March 22, 2017 19:04
Loading...
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*