PADANG – Wakil DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra berpendapat soal pro kontra pemblokiran situs Google dan YouTube yang digulirkan Sekjen ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) Jafar Hafsah. Menurutnya, yang harus diblokir itu adalah konten-konten porno yang ada di Google dan YouTube nya, bukan situsnya.
Wahyu mengaku, maraknya kekerasan seksual terhadap anak akhir-akhir ini tidak lepas dari pengaruh perkembangan dunia teknologi. Siapa saja sangat mudah mengakses situs-situs berbau pornografi. Ironisnya, kebanyakan dari mereka adalah remaja yang terbilang masih kecil.
Dalam hal itu, DPRD Kota Padang mendorong pemerintah melakukan sensor dan pemblokiran terhadap konten atau situs yang sengaja memasukkan unsur pornografinya. “Ini harus menjadi tanggung jawab bersama, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif,” kata Wahyu.
Ketiga stakeholder, katanya, harus saling berkoordinasi dalam mengatasi persoalan pornografi yang sedang melanda di Indonesia. Yang paling utama adalah tangung jawab orangtua mengawasi anak-anaknya.
Ironisnya, hingga saat ini upaya pemblokiran konten dan situs pornografi belum terealisasi dengan baik, sehingga setiap orang mudah mengaksesnya. Terkadang walaupun hanya dalam bentuk iklan dan promosi, konten porno bisa dilihat pengguna internet di halaman web.
“Coba kita lihat Malaysia, pemerintahnya dengan serius memblokir situs- situs ponografi. Namun tidak serta merta mereka memblokir layanan Google dan YouTube, hanya konten pornografinya saja. Pasalnya, dari layanan Google tentu semua informasi baik dalam dan luar dapat kita ketahui. Banyak yang dapat kita dapatkan dari teknologi canggih ini selama bagaimana cara menyikapinya,” terangnya. (baim)
Komentar