PADANG – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk tingkat Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) di Sumatera Barat masih disangsikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Agar tidak memberatkan, sebaiknya UNBK jangan dipaksakan, karena masih banyak sekolah yang masih kekurangan sarana.
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Yuliarman, Senin (27/2) mengomentari kondisi yang kini tengah dihadapi oleh sebagian besar SMA/ SMK. Banyak sekolah masih kekurangan komputer, tidak ada server jaringan dan sarana pendukung lainnya.
“Jadi sebaiknya tidak usah dipaksakan dulu. Ini akan memberatkan karena masih banyak sekolah yang kekurangan komputer dan sarana pendukung lainnya,” kata mantan Sekretaris Komisi V yang membidangi pendidikan ini.
Politisi PPP yang saat ini memegang jabatan Ketua Komisi II tersebut meminta kepada pemerintah pusat untuk tidak terlalu memaksakan daerah melaksanakan UN berbasis komputer. Seiring pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/ SMK ke provinsi, pengadaan sarana komputer ditanggung oleh APBD Provinsi sehingga semakin memberatkan APBD.
Dia berpendapat, pelaksanaan UNBK di Sumatera Barat untuk tahun ini tidak perlu terlalu dipaksakan. Bagi sekolah yang memang sudah siap, silahkan diterapkan. Namun bagi sekolah yang tidak memiliki komputer mencukupi sebaiknya tidak usah dan secara bertahap sarana prasarana diupayakan untuk dipenuhi hingga seluruh sekolah nantinya memiliki sarana lengkap dan siap melaksanakan UNBK.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat menilai pelaksanaan UNBK tahun ini masih sulit. Masih banyak sekolah kekurangan komputer dan sarana pendukung lainnya. Data Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, total SMA, SMK dan SLB saat ini tercatat sebanyak 664 unit terdiri dari 321 SMA, 204 SMK dan 39 SLB. Sebanyak 161 SMA dan 146 SMK mengikuti UNBK, namun sebagian diantaranya ada yang menumpang di sekolah lain. (feb)
Komentar