PADANGPANJANG – Setelah melalui proses-proses penggodokan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Banggar dan Komisi di DPRD, total belanja daerah Kota Padangpanjang untuk tahun anggaran 2016 ditetapkan Rp698,3 miliar lebih dengan defisit Rp118 miliar yang rencananya akan ditutup melalui pembiayaan.
Belanja Daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar persen. Hal itu disebabkan adanya peningkatan belanja tidak langsung dan kenaikan pada belanja pegawai yang merupakan penyesuaian terhadap kenaikan gaji pokok dan tunjangan, tambahan penghasilan bagi PNS dan pada belanja tak terduga.
“Dengan meningkatnya belanja tidak lansung pada pos belanja pegawai, tentu kita semua berharap kinerja aparatur dalam melayani masyarakat juga menjadi lebih baik dalam rangka tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Demikian juga dengan belanja langsung pada APBD Tahun Anggaran 2016 yang mengalami kenaikan sebesar 19,78 persen. Peningkatan ini karena adanya peningkatan pada belanja modal sebesar 65, 97 persen untuk program strategis pemerintah Kota Padangpanjang dalam bentuk penganggaran tahun jamak pembangunan Pasar Pusat Padang Panjang danIslamic Centre,” ungkap Ketua Fraksi Bintang Demokrat Hendra Saputra
pada penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Kota Padangpanjang terhadap RAPBD tahun anggaran 2016, Senin (30/11).
Meski menyedot dana APBD yang cukup besar fraksi Bintang Demokrat berkeyakinan bahwa pembangunan Pasar Pusat Padangpanjang adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh segenap masyarakat untuk menggerakan kembali roda ekonomi daerah. Diharapkan pelaksanaannya dapat mengikuti segala regulasi yang ada agar tidak bermasalah hukum di kemudian hari dan menyelesaikan permasalahan dengan investor lama.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi Bintang Demokrat juga mengapresiasi kebijakan anggaran pemerintah daerah dalam merevitalisasi Sarana dan Prasarana pendidikan dengan membangun beberapa Ruang Kelas Belajar (RKB) baru untuk SMP 1, 2, 3, 4 dan 5 serta SD komplek Gumala. Meskipun demikian, fraksi yang terdiri dari Partai Bulan Bintang dan Partai Demokrat ini meminta agar setiap anggaran kegiatan yang ada pada setiap SKPD pada Tahun Anggaran 2016 dapat direalisasikan sesegera mungkin, bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena secara otomatis akan menggerakan roda perekonomian masyarakat. (isril)
Komentar