Tersangkut Dana SPP, Mantan Bendahara UPK Siberut Utara Ditahan

Related Articles

• Nasrul Abit Ekspose Arah Pembangunan Sumbar Lima Tahun ke Depan 0 11.Mei
• Pengembangan Wisata Mandeh, Kawasan Bukik Ameh Akan Dibebaskan 0 14.Feb
• Puluhan Koki Asing ‘Marandang’ di Pantai Padang 0 13.Apr

Kejari Mentawai saat menahan mantan bendahara UPK Siberut Utara. (ers)

MENTAWAI – Mantan bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Elok Yuliana (32) ditahan Kejaksaan Negeri Tuapeijat atas dugaan melakukan penyalahgunaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) senilai Rp498 juta. Penahanan dilakukan Rabu (7/6) dan saat ini yang bersangkutan sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Muaro Padang.

“Kita sudah menahan saudari Elok Yuliana sebagai tersangka atas penyalahgunaan dana Simpan Pinjam Perempuan, sehingga menimbulkan kerugian negara senilai Rp498 juta. Tersangka datang ke Kejari sesuai surat panggilan. Saat ini sudah ditahan LP Muaro Padang,” kata penyidik Pidsus Kejari Tuapeijat Jovan Waruwu kepada padangmedia.com, Rabu (7/6).

Dikatakan, penahanan terhadap Elok Yuliana selama 20 hari kedepan di LP Muaro Padang atas permintaan penyidik. Seharusnya penahanan terhadap tersangka telah dilakukan sejak 31 Mei 2017 lalu. Namun, tersangka saat itu sulit dihubungi. Pemanggilan saat ini sudah kali keduanya.

Menurut Jovan Waruwu, kasus perkara korupsi dana PNPM-MPD pada UPK Siberut Utara bermula dari laporan awal Februari 2015 bahwa ada pelanggaran hukum dalam laporan pertanggungjawaban keuangan yang dikelola oleh ketua UPK wilayah Kecamatan Siberut Utara dengan tersangka (Almarhum) JS dan tersangka II EY selaku bendahara UPK.

Sejak laporan diterima, pihak penyidik Kejari Mentawai melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, di antaranya fasilitator PNPM dan pegawai BPMKB Kabupaten Kepulauan Mentawai bahwa adanya penyerahan uang SPP kepada kelompok masyarakat yang tidak terdaftar. Kemudian, tidak ada koordinasi fasilitator dengan UPK terkait pengelolaan keuangan, termasuk laporan SPJ fiktif yang diserahkan ke BPMPKB Mentawai.

Fasilitator sempat meributkan terkait pelaporan SPJ fiktif yang diberikan ke BPMPKB. Tersangka EY sebagai bendahara lalu membuat pernyataan akan mengganti kerugian dana tersebut setiap bulannya dengan waktu selama 10 bulan. Namun, niat dari tersangka tidak ada untuk mencicil uang tersebut, sehingga kasus dugaan korupsi itu ditindaklanjuti jaksa.

Perbuatan merugikan uang Negara atau korupsi, tersangka disangkakan pasal 2 ayat (1) Jo, pasal 3 Undang-Undang pemberantasan tipikor no. 31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (ers)