Tak Capai Kuorum, DPRD Padang Tetap Setujui Penetapan PSM Menjadi Perda

Melda
By Melda November 30, 2017 09:00

Rapat paripurna DPRD PADangs etujui Perda peryetaan modal untuk Perusda. (baim)

PADANG – DPRD Kota Padang akhirnya menyetujui Ranperda Kota Padang, tentang penyertaan modal Pemko Padang pada Perusda PT. Padang Sejahtera Mandiri (PSM) menjadi Perda Kota Padang. Namun dalam penetapannya dalam paripurna itu melalui voting suara hanya disetujui 17 orang dari 45 anggota dewan.

Persetujuan Perda PSM itu melalui rapat paripurna DPRD Padang, pada Rabu (29/11).

Persetujuan Perda tentang Perusda PSM ini, dilakukan dengan melakukan voting dari 45 dewan hanya 18 anggota dewan yang hadir dan dari 18 orang dewan hanya 1 yang menolak. Sisanya 27 anggota dewan walk out.

Dari Paripurna itu diketahui Fraksi yang menerima penyertaan modal untuk PSM yakni, Gerindra, PKS, PAN, NasDem, PPP, Demokrat, sedangkan Fraksi yang menolak adalah PDIP, Hanura dan Golkar.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Golkar Wahyu Iramana Putra mengatakan, fraksinya belum dapat menyetujui Ranperda Kota Padang tentang penyertaan modal PSM.

“Karena, kami masih meragukan kemampuan SDM di Perusda PSM sekarang untuk bisa mengembalikan dengan cepat modal Pemko Padang dari usaha tersebut,” katanya yang juga Ketua Fraksi DPRD Golkar.

Untuk usaha semen, terlalu banyak warga kota yang bergerak dibidang usaha itu. Termasuk pengelolaan parkir. UPTD perpakiran Dishub Kota Padang saja yang sudah bertahun-tahun mengelola dan membuat inovasi untuk meningkatkan PAD pada bidang perpakiran sampai kini sulit melakukannya.

“Kami khawatir muncul persoalan hukum di kemudian hari, apabila menerima penyertaan modal PSM ini. Golkar bukan tidak setuju namun celah hukumnya berat,” katanya.

Wahyu mengatakan, jika keputusan tersebut tidak sah atau abal-abal. Karena, tidak memenuhi kuorum. Alasan Golkar menolak, karena ada beberapa hal kejanggalan, dimana Perusda tersebut tidak sebagai pelaku pembinaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ketua Fraksi PDIP  Wismar Panjaitan mengatakan, PDIP belum dapat memahami apa yang melatar belakangi Pemko Padang sehingga harus mendirikan Perusda dengan bidang usaha distributor semen dan pengelolaan parkir.

“Fraksi PDIP khawatir bahwa bisnis yang dijalankan ini, justru mematikan usaha sejenis yang menjadi usaha dan bisnis masyarakat Padang,” ujarnya.

Tapi, Fraksi PDIP dapat menyetujui untuk pembayaran gaji komisaris yang telah diangkat. Jika perbaikan bisnis Perusda dan revisi Perda Induk juga tidak ada, persetujuan dari DPRD Kota Padang maka komisaris yang diangkat oleh Pemko Padang harus dirasionalisasikan atau ditinjau kembali.

Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Padang Yendril mengatakan, fraksinya belum dapat menyetujui. Secara prinsip mendukung PSM untuk dapat eksis, tapi karena dari hasil fasilitasi gubernur huruf dan angka tidak sama. Angka yang tertera nominal Rp5.000.000, sedangkan dihuruf tertulis Rp lima miliar. Jadi, untuk kepastian hukumnya tidak jelas.

Berdasarkan Peraturan DPRD Padang No1/2015 tentang Tatib DPRD Padang, pada BAB IX persidangan, rapat dan pengambilan keputusan, bagian ketujuh paragraf pertama pasal 148 kuorum rapat paripurna ditertuliskan, rapat paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri sekurang-sekurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil keputusan atas pelaksanaan mengambil keputusan.

Sementara rapat tersebut baru satu kali terjadi penundaan, ketika tidak kuorum maka dapat dilakukan tenggat waktu satu jam. Jika masih tidak kuorum, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama tiga hari atau sampai waktu yang telah ditetapkan oleh Bamus. (baim)

Melda
By Melda November 30, 2017 09:00
Loading...
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Loading...