Back to homepage

Tag "komisi IV"

Di Bangkalan, Tambang Batu Kapur Jadi Objek Wisata

Di Bangkalan, Tambang Batu Kapur Jadi Objek Wisata

🕔10:20, 11.Apr 2017

JATIM – Lokasi penambangan batu kapur di Bukit Jeddih Kecamatan Bangkalan, Madura, Provinsi Jawa Timur sekaligus dijadikan objek wisata. Bekas penambangan ditata kembali menjadi objek wisata sementara lokasi yang masaih ditambang tetap beraktifitas. Aktifitas penambangan yang berdampingan ini menunjukkan penataan

Baca Berita Selengkapnya
Perlu Sinkronisasi Ranperda Listrik dengan Aturan Lain

Perlu Sinkronisasi Ranperda Listrik dengan Aturan Lain

🕔17:15, 20.Mar 2017

PADANG – Pemerintah provinsi Sumatera Barat diminta untuk melakukan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketenagalistrikan dengan aturan-aturan lain yang berkaitan. Sinkronisasi itu diperlukan agar dalam pelaksanaannya tidak terkendala dan berbenturan. Hal itu dikemukakan anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Baca Berita Selengkapnya
Normalisasi Batang Nareh Terkendala Pembebasan Lahan

Normalisasi Batang Nareh Terkendala Pembebasan Lahan

🕔20:57, 22.Feb 2017

PADANG PARIAMAN – Upaya menormalisasi sungai di Batang Nareh, Kabupaten Padang Pariaman masih terkendala ganti rugi pembebasan lahan. Dari 7 kilometer tebing sungai yang akan dinormalisasi, 1,2 km diantaranya masih terkendala ganti rugi. Persoalan pembebasan lahan selalu membuat realisasi pembangunan

Baca Berita Selengkapnya
Penertiban Penambangan Galian C Ilegal, Pemerintah Harus Tegas

Penertiban Penambangan Galian C Ilegal, Pemerintah Harus Tegas

🕔19:56, 22.Feb 2017

PADANG – Untuk melakukan penertiban penambangan bahan galian C (pasir batu dan kerikil/ sirtukil) harus ada sikap tegas dari pemerintah. Selain itu, koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota harus terjalin dengan baik. Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat

Baca Berita Selengkapnya
Tinjau Batang Lembang, DPRD Sumbar Minta Pemda Selesaikan Masalah Lahan

Tinjau Batang Lembang, DPRD Sumbar Minta Pemda Selesaikan Masalah Lahan

🕔17:37, 1.Feb 2017

SOLOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta pemerintah kabupaten dan kota menyelesaikan permasalahan lahan, sebelum anggaran dari provinsi atau pemerintah pusat masuk. Sehingga ketika pekerjaan dilaksanakan, proyek tidak terhambat dengan persoalan-persoalan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua

Baca Berita Selengkapnya

PR NEWSWIRE

Loading...