Back to homepage

Tag "#dprd sumbar"

DPRD Sumbar Perhatikan Koreksi Pemerintah Daerah Terhadap Ranperda Kepemudaan

DPRD Sumbar Perhatikan Koreksi Pemerintah Daerah Terhadap Ranperda Kepemudaan

🕔18:37, 20.Jul 2017

PADANG – Setelah mendapat tanggapan dan koreksi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melakukan beberapa perubahan terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kepemudaan. Perubahan tersebut sebagai upaya penyempurnaan sebelum Ranperda tersebut masuk dalam pembahasan tingkat pertama. Perubahan tersebut

Baca Berita Selengkapnya
Sistim Pemerintahan Nagari “Menghapus” Pemilihan Langsung?

Sistim Pemerintahan Nagari “Menghapus” Pemilihan Langsung?

🕔13:25, 19.Jul 2017

SIJUNJUNG – Pelaksanaan sistim pemerintahan desa adat di Sumatera Barat dengan sebutan Nagari akan menghapus sistim pemilihan walinagari langsung oleh masyarakat. Walinagari atau kapalo nagari sebagai kepala pemerintahan akan dipilih dari dan oleh unsur tungku tigo sajarangan yaitu ninik mamak,

Baca Berita Selengkapnya
Penerapan Desa Adat, Pengakuan Negara Terhadap Hukum Adat

Penerapan Desa Adat, Pengakuan Negara Terhadap Hukum Adat

🕔13:20, 19.Jul 2017

SIJUNJUNG – Adanya aturan penerapan desa adat dalam sistim pemerintahan terendah merupakan pengakuan sekaligus penghormatan negara terhadap kearifan lokal masyarakat. Saat ini, sedikitnya delapan provinsi di Indonesia merancang untuk mengembalikan sistim pemerintahan terendah kepada sistim desa adat, termasuk Sumatera Barat.

Baca Berita Selengkapnya
DPRD Bungo Pelajari Penyertaan Modal Pemerintah di Bank Nagari

DPRD Bungo Pelajari Penyertaan Modal Pemerintah di Bank Nagari

🕔16:31, 18.Jul 2017

PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan anggota DPRD Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, Selasa (18/7). DPRD Kabupaten Bungo ingin mempelajari sejauh mana sistim penyertaan modal pemerintah pada Bank Nagari sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD). Ketua

Baca Berita Selengkapnya
Ranperda Kepemudaan, Saran Wagub Sesuaikan Aturan Dengan Kewenangan

Ranperda Kepemudaan, Saran Wagub Sesuaikan Aturan Dengan Kewenangan

🕔21:59, 17.Jul 2017

PADANG – Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyarankan beberapa perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kepemudaan. Ranperda tersebut merupakan Ranperda usul prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Beberapa penyesuaian perlu dilakukan agar perda sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Saran

Baca Berita Selengkapnya
DPRD Sumbar Pertanyakan Status Hukum Pulau-Pulau Kecil

DPRD Sumbar Pertanyakan Status Hukum Pulau-Pulau Kecil

🕔21:18, 17.Jul 2017

PADANG – Beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mempertanyakan status hukum pulau-pulau kecil di perairan yang masuk dalam wilayah Sumatera Barat. Pemerintah provinsi diminta untuk melakukan pendataan secara mendetail terhadap seluruh pulau-pulau yang ada hingga

Baca Berita Selengkapnya
Usul Prakarsa DPRD Sumbar, Ranperda Kepemudaan Diajukan

Usul Prakarsa DPRD Sumbar, Ranperda Kepemudaan Diajukan

🕔18:57, 13.Jul 2017

PADANG – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kepemudaan mulai masuk ke dalam tahap pembahasan. Ranperda tersebut merupakan hak usul prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) tahun 2017. Pengajuan Ranperda Kepemudaan ke

Baca Berita Selengkapnya
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Perlu Regulasi

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Perlu Regulasi

🕔13:22, 13.Jul 2017

PADANG – Provinsi Sumatera Barat membutuhkan sebuah regulasi yang jelas untuk mengatur zonasi wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. Sebagai daerah yang berada di wilayah pantai barat, setidaknya tujuh kabupaten dan kota memiliki wilayah pantai dan pulau-pulau kecil. Hal itu

Baca Berita Selengkapnya
Masih Ada Keluhan Soal Harga Makanan di Kawasan Wisata

Masih Ada Keluhan Soal Harga Makanan di Kawasan Wisata

🕔16:47, 10.Jul 2017

PADANG – Keluhan pengunjung terhadap harga makanan dan minuman di sejumlah kawasan wisata¬† masih ditemui. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta dinas terkait melakukan penertiban dan mewajibkan rumah makan dan restoran untuk membuat daftar harga. “Keluhan

Baca Berita Selengkapnya
Pengelolaan Masjid Raya Sumbar Dipertanyakan, Statusnya Masih KDP

Pengelolaan Masjid Raya Sumbar Dipertanyakan, Statusnya Masih KDP

🕔13:01, 5.Jul 2017

PADANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyorot pengelolaan Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid besar dan megah yang mestinya nyaman dan aman itu dinilai masih dikelola secara konvensional. Sorotan tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat Komisi

Baca Berita Selengkapnya
loading...
loading...
loading...