Soal Gugatan LGBT, Jimly Sebut MK Kehilangan Momen Sejarah

Febry Chaniago
By Febry Chaniago Desember 24, 2017 18:12

Related Articles

Ketum ICMI Jimly Ashshddique bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar Guspardi Gaus dan Anggota DPRD Sumbar Sabar. A. S saat silaturahim ICMI di gedung DPRD Sumbar, Minggu (24/12). (febry)

PADANG – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashshddique menyebut MK kehilangan momentum membuat sejarah ketika memutuskan menolak gugatan soal Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

Jimly mengungkapkan hal itu saat bersilaturahim dengan warga Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sumatera Barat di Padang, Minggu (24/12). Menurutnya, dengan putusan menolak, MK telah kehilangan kesempatan memperluas pengertian perbuatan cabul yang terlarang dalam hukum pidana.

“Seharusnya MK memutus dulu gugatan tersebut, selanjutnya biarkan legislatif yang merumuskan peraturan perundang-undangannya,” kata Jimly.

Jika itu yang dilakukan, lanjutnya, maka MK telah membuat sejarah. Namun karena MK telah memutuskan (menolak mengadili) maka telah kehilangan momentum (membuat sejarah),” ujarnya.

Baca juga  Budidaya Ikan KJA Danau Maninjau Harus Ada Solusi

Dia menyebutkan, tentang sanksi pidana yang berlaku selama ini belum tercermin hukum yang berkeadilan. Untuk kasus zina hanya dihukum maksimal sembilan bulan. Itu karena makna dari perbuatan zina dalam KUHP itu belum mengandung arti yang sebenarnya. Hukum yang sudah dinilai cukup berat adalah perbuatan cabul terhadap anak-anak dengan hukuman maksimal 15 tahun.

“Jadi, seharusnya diputus dulu oleh MK dan soal teknisnya diserahkan ke DPR yang akan membuat UU,” tambahnya.

Meski demikian, Jimly menyatakan bahwa MK telah membuat keputusan dan itu harus dihormati. Ke depan, solusinya adalah bagaimana mendorong DPR untuk membuat UU yang mengatur secara teknis sanksi hukum terhadap perbuatan zina dan LGBT.

Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia Jimly Ashshiddique hadir di Padang dalam rangka silaturahim dengan warga ICMI Sumatera Barat. Dalam silaturahim tersebut, Jimly juga menyatakan ICMI mendorong setiap daerah membuat Peraturan Daerah (Perda) Etika sebagai regulasi untuk mencegah tindakan pelanggaran hukum. Perda ini bisa didasarkan kepada kearifan lokal (local wisdom) daerah masing-masing. (feb)

Febry Chaniago
By Febry Chaniago Desember 24, 2017 18:12
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Tuliskan komentar anda tentang ini