Sepanjang 2017, KPPU Medan Terima 26 Laporan

Febry Chaniago
By Febry Chaniago Desember 8, 2017 14:49

Kepala Perwakilan KPPU Medan, Abdul Hakim Pasaribu dalam ekspose kinerja di hadapan wartawan di Padang, Sumbar, Jumat (8/12). (ist)

PADANG – Kantor Perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah Medan telah menerima sebanyak 26 laporan sepanjang tahun 2017. Laporan tersebut didominasi dari Sumatera Utara, sedangkan dari Sumatera Barat hanya 5 laporan bahkan dari Provinsi Aceh tidak ada laporan.

Kepala KPW KPPU Medan Abdul Hakim Pasaribu dalam ekspose seputar kinerja KPPU wilayah Medan kepada wartawan di Padang, Sumatera Barat, Jumat (8/12) menyebutkan, dari Sumatera Utara masuk 21 laporan.

“Sepanjang 2017 untuk KPPU Medan ada 26 laporan yaitu dari Sumatera Utara 21 laporan dan Sumatera Barat 5 laporan sedangkan dari Aceh tidak ada,” kata Hakim.

Sejauh ini, menurutnya laporan yang masuk tersebut masih didominasi oleh masalah dugaan persekongkolan tender yaitu sebanyak 25 laporan. Hanya satu laporan masuk yang bukan merupakan masalah tender.

KPPU Medan meliputi tiga daerah yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Hakim mengakui luasnya wilayah masih menjadi kendala baik bagi KPPU sendiri maupun bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran UU Nomor 5 tahun 1999 ke KPPU.

“Untuk itu, kami ingin mendapatkan informasi dari banyak pihak terutama dari media massa terkait indikasi persaingan usaha tidak sehat atau monopoli yang menjadi ranah KPPU,” ujarnya.

Baca juga  Ultah ke 17, KPPU Medan Undang Anak Yatim Berbuka di Padang

Dia menambahkan, UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, praktik monopoli dilarang karena menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Termasuk juga yang dilarang adalah praktik kecurangan atau persekongkolan dalam kompetisi mendapatkan tender adalah hal yang dilarang dalam UU tersebut.

Bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar, selain menjatuhkan sanksi denda, KPPU juga merekomendasikan pelaku usaha bersangkutan tidak dibolehkan lagi ikut dalam mengikuti tender.

“Bukan saja perusahaannya tetapi juga orangnya tidak dibolehkan lagi ikut,” tegasnya.

Hakim berharap, masyarakat dapat memberikan informasi kepada KPPU apabila ada dugaan atau indikasi telah terjadi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Masyarakat yang merasa dirugikan juga jangan ragu untuk melaporkan dugaan tersebut untuk diproses di KPPU.

Menurut Hakim, KPPU hadir untuk mewujudkan terciptanya iklim usaha yang sehat serta ikut mengawal perekonomian Indonesia yang stabil. Praktik monopoli atau kecurangan akan membuat pondasi ekonomi goyah, karena bisa memicu berbagai macam risiko seperti inflasi dan sebagainya.

Sementara itu, untuk penanganan perkara, KPPU wilayah Medan tahun ini menangani dua perkara sehingga total perkara yang sudah ditangani sejak berdiri tahun 2004 mencapai 40 perkara. Perkara ditangani terbanyak terjadi tahun 2015 yaitu tujuh perkara.

Dalam pada itu, KPPU Wilayah Medan juga telah melakukan penyelidikan terhadap laporan yang masuk pada tahun 2017. Diantaranya enam paket tender pekerjaan konstruksi pada Pokja III Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat dengan sumber dana APBD Kabupaten Langkat tahun 2016.

Baca juga  Pacuan Kuda Nasional Piala Raja Hamengku Buwono X Kembali Digelar

Kemudian juga 24 paket tender pekerjaan konstruksi pada Pokja IX masih di Satker Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat tahun anggaran 2016. Selanjutnya penyelidikan terhadap paket tender preservasi rehabilitasi Bandung-Jatinangor-Sumedang, Jawa Barat tahun anggaran 2017.

Berikutnya ada penyelidikan terhadap lelang preservasi jalan TB Simatupang – Jalan Akses Marunda – Batas Kota Karawang tahun anggaran 2017. Masih pada perkara tender, ada juga penyelidikan terhadap laporan lelang paket pengadaan pupuk bersama semester II tahun 2016 pada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III dan anak perusahaan.

Penyelidikan terhadap perkara non tender terdapat satu kasus yaitu dugaan pelanggaran terhadap pasal 19 huruf (a) dan (b) pasal 25 ayat 1 huruf (a) dan (c) UU nomor 5 tahun 1999. Pelanggaran ini diduga dilakukan oleh DealMedan dalam penjualan voucher diskon secara online di Kota Medan. (feb)

Febry Chaniago
By Febry Chaniago Desember 8, 2017 14:49
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Tinggalkan Balasan