PADANG – Aksi demo ratusan pemilik dan sopir angkot dua hari lalu selain terkait SE Dishub Kominfo Padang tentang penataan badan usaha angkot, juga terkait maraknya aksi premanisme dan pemalakan terhadap sopir angkot. Para sopir angkot sudah diresahkan dengan aksi premanisme di depan Masjid Taqwa atau sekitar bundaran air mancur. Bahkan, sudah ada korban jiwa akibat aksi premanisme terhadap para sopir angkot.
Menyingkapi dua hal yang menyebabkan aksi demo sopir angkot tersebut, Anggota Komisi III DPRD Padang, Helmi Moesim mengatakan, sebenarnya ada baiknya dari Surat Edaran yang dikeluarkan Dishubkominfo itu. Karena, dengan bergabungnya pengusaha atau pemilik angkot ke koperasi atau PT yang memiliki badan hukum, tentu ada struktur kepengurusan yang jelas. Semua persoalan yang berkaitan dengan aktifitas di lapangan, administrasi dan masalah keamanan dapat ditentukan sendiri oleh para pengusaha/pemilik angkot berdasarkan kesepakatan bersama antara koperasi atau PT yang menaunginya.
“Masalah pemalakan atau premanisme yang diresahkan para sopir, lanjut Helmi Moesim, merupakan tugas dari pihak berwenang, yakni kepolisian. Dengan adanya struktur Organisasi yang telah dimiliki dan berbadan hukum, maka persoalan yang meresahkan para sopir angkot itu dapat disampaikan pada pengurus dan nantinya dari struktur kepengurusan yang membidangi akan menindaklanjuti permasalahan yang ada ke pihak terkait,” terang Helmi Moesim kepada padangmedia.com, Kamis (26/11).
Sebagai anggota dewan, ia mendorong pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti permasalahan yang terjadi pada sopir angkot. Apalagi, dalam permasalahan pemalakan/premanisme yang kerap dilakukan di Jalan M.Yamin, di kawasan bundaran air mancur di depan Masjid Muhammadiyah sudah pernah terjadi korban jiwa atas aksi premanisme tersebut, ungkap Helmi. (baim)
Komentar