JAKARTA – Pertanian merupakan sektor yang menghidupi sebagian besar penduduk di Indonesia. Sekitar 40 persen penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani, sekaligus mencatatkan diri sebagai sektor yang padat karya karena menyedot tenaga kerja dalam jumlah yang masif.
Meski dibayang-bayangi menyusutnya minat angkatan muda terhadap pertanian, sektor pertanian masih tetap jadi andalan bagi konsumsi pangan yang tinggi. Namun, karena sifatnya yang masif membuat sektor ini menyimpan risiko cukup besar dan rentan terhadap berubahnya kebijakan politik.
Saking rentannya, berbagai kebutuhan seperti pupuk sampai harus disubsidi oleh pemerintah. Tidak tanggung-tanggung, angka subsidi untuk pupuk tahun 2016 mencapai Rp31 triliun. Angka yang cukup besar sehingga mengundang para “penyamun”.
Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai NasDem, Fadholi dalam seminar MPR bertajuk Kedaulatan Pangan di Indonesia di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis (1/12) mengaku sudah menginisiasi gerakan pupuk mandiri oleh petani.
Ia bercerita pengalamannya di Kendal, Jawa Tengah yang sudah melahirkan empat kelompok tani yang berhasil memproduksi pupuk mandiri organik. Bukan hanya untuk konsumsi kelompok taninya, tapi pupuk mandiri organik tersebut sudah dijual sampai ke Nusa Tenggara Timur. Ada dua produk yang menjadi andalan, yakni Pupuk Power Pop dan Super Power.
Pupuk mandiri organik, menurut Fadholi merupakan jawaban dari berbagai persoalan terkait pupuk. Setidaknya, petani tidak akan dipusingkan dengan suplai pupuk yang terlambat datang atau harga yang mencekik para petani. Belum lagi ketika petani harus berhutang jutaan rupiah kepada pedagang pupuk karena uangnya habis untuk kebutuhan hidup.
“Masyarakat kalau sudah dibantu fasilitasnya akan mandiri dengan sendirinya. Biar petani yang menggarap kerja teknisnya dan pemerintah membantu dalam alat dan fasilitas lainnya,” tuturnya dalam rilis yang diterima padangmedia.com.
Dengan budaya pupuk organik, subsidi pupuk hingga triliunan rupiah seperti yang selama ini terjadi bisa dialihkan untuk hal yang lebih bernilai ekonomis lainnya. Contohnya adalah mensubsidi harga beras di mana pemerintah membeli dengan harga yang lebih tinggi dan menjualnya kepada masyarakat dengan harga yang lebih murah. (rin/rel)
Komentar