Pilkada, Kampanye di Media Massa Tanggungjawab Negara

Febry Chaniago
By Febry Chaniago December 28, 2016 20:42

PADANG – Tatacara berkampanye di media massa dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) bisa dilakukan dalam masa 14 hari sebelum masa tenang. Kampanye bisa dilakukan melalui debat publik, tayangan iklan ataupun melalui advertorial. Semua itu difasilitasi oleh negara melalui anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat Elli Yanti dalam diskusi dengan sejumlah wartawan di kantor Bawaslu Sumbar, Rabu (28/12). Elli Yanti menegaskan, pasangan calon (paslon) tidak dibenarkan memasang iklan kampanye selain dari yang difasilitasi oleh KPU.

“Kampanye di media massa baru boleh dilakukan oleh paslon dalam masa 14 hari sebelum masa tenang, seluruhnya dibiayai negara melalui KPU,” kata Elly Yanti.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sumatera Barat Aermadepa menambahkan, untuk tayangan di media televisi durasinya diatur tidak boleh lebih dari 30 detik dengan spot tayang maksimal 10 kali sehari. Sementara untuk media radio komersial durasinya adalah 60 detik dengan 10 kali spot tayang. Iklan dan advertorial di media cetak dan media siber juga diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan prinsip keberimbangan dan keadilan bagi seluruh pasangan calon.

“Materi kampanye dan desain iklan sepenuhnya menjadi tanggungjawab paslon, diserahkan ke KPU dan pemuatannya di media massa menjadi tanggungjawab negara sesuai durasi atau space yang telah ditentukan,” katanya.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Sumatera Barat Surya Efitrimen menerangkan, untuk debat publik selama masa kampanye hanya boleh tiga kali, dihadiri oleh seluruh pasangan calon. Debat ini sepenuhnya dilaksanakan oleh KPU.

“Sementara itu, dalam pemberitaan, media massa harus berimbang dengan memberikan porsi yang sama kepada seluruh pasangan calon,” katanya.

Untuk pilkada serentak tahun 2017, di Provinsi Sumatera Barat ada dua daerah yang melaksanakan pilkada yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Payakumbuh. Hari pemungutan suara akan dilaksanakan pada 15 Pebruari 2017 dan masa tenang adalah tiga hari sebelum hari pemungutan.

“Dengan demikian, maka pelaksanaan kampanye di media massa untuk pilkada Kepulauan Mentawai dan Payakumbuh baru bisa dilaksanakan pada 29 Januari 2017,” lanjutnya.

Diksusi tersebut merupakan yang ketiga kali dilakukan Bawaslu Sumatera Barat bersama wartawan. Tujuannya adalah dalam rangka menyampaikan informasi beberapa hal kruisal yang terkandung dalam UU Pilkada nomor 10 tahun 2016 serta Peraturan Bawaslu dan Peraturan Bersama (Perber) Bawaslu, Polri dan Kejagung terkait penanganan pelanggaran pilkada.

Dalam kesempatan diskusi kali ini, hadir dari Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat AKBP Petrus Canisius, yang memaparkan alur penyelidikan terhadap laporan dugaan pelanggaran pilkada oleh pihak kepolisian di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). (feb)

Loading...
Febry Chaniago
By Febry Chaniago December 28, 2016 20:42
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Loading...